Menembus Posisi Setara di “Berugak”

Ibu-ibu angggota Sekolah Perempuan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, KLU, NTB berkumpul dan berbicara tentang sekolah perempuan di sebuah berugak yang ada di tengah permukiman mereka di Dusun Segenter.

Ibu-ibu angggota Sekolah Perempuan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, KLU, NTB berkumpul dan berbicara tentang sekolah perempuan di sebuah berugak yang ada di tengah permukiman mereka di Dusun Segenter.

Hingga 2013, Saraiyah (47) dan ratusan ibu di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Namun, empat tahun terakhir hidup mereka berubah. Tak hanya menurus rumah tangga dan merawat anak, ibu-ibu tersebut hadir memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat di daerahnya setelah mereka bergabung dalam Sekolah Perempuan di desa tersebut.
Sejak awal 2014, Saraiyah dan puluhan perempuan mengikuti Sekolah Perempuan yang dilaksanakan oleh Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra di NTB. Mereka mendapat pendidikan informal serta pembekalan berbagai pengetahuan dan informasi melalui materi kesetaraan jender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, pemetaan persoalan perempuan, kepemimpinan perempuan, penguatan organisasi, penguatan ekonomi perempuan, dan advokasi.
Di sekolah perempuan mereka juga dilatih membangun kepercayaan diri dan memiliki kesadaran kritis dalam menanggapi kondisi di tengah masyarakat.
Hasilnya, tidak hanya melahirkan perempuan-perempuan kritis, tetapi juga berani tampil membela anak-anak perempuan di desanya, menembus bentang-bentang adat yang sarat dengan budaya patriarki – yang menutup ruang-ruang peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Seperti yang dilakukan Saraiyah tiga tahun lalu. Ketua Sekolah Perempuan Desa Sukadana ini berhasil membawa posisi perempuan setara dengan laki-laki duduk di berugak (seperti saung atau gazebo yang beratap rumbia dan memiliki tempat duduk terbuka).
Di Lombok, berugak biasanya dibangun di tengah-tengah permukiman. Satu berugak ada di antara tiga sampai lima rumah. Sehari-hari berugak memiliki mulfungsi, seperti tempat bersantai, mengobrol dengan tetangga, beristirahat, menerima tamu, dan tempat pasangan muda-mudi bertemu.
Di luar fungsi tersebut, berugak menjadi tempat acara adat dan tempat untuk musyawarah saat seorang anak perempuan akan dilamar oleh keluarga calon suaminya. Sesuai adat, yang boleh duduk di berugak hanyalah laki-laki dan pengambilan keputusan pun oleh laki-laki. Perempuan tidak boleh duduk bersama di berugak dan hanya sebagai pendengar.
“Kalau ada acara adat, misalnya anak saya mau menikah, waktu musyawarah dari keluarga saya cukup laki-laki yang duduk di berugak bersama pembekel (pemimpin adat), kepala dusun, dan tokoh masyarakat,” ujar Muliani (29), pengurus Sekolah Perempuan Desa Sukadana.
Padahal, dalam pengalaman selama ini, keputusan dalam musyawarah sering merugikan keluarga perempuan karena uang lamaran sangat kecil, sementara biaya pesta perkawinan sangat besar.
Ikut Musyawarah
Melihat kondisi itu, Saraiyah pun mencoba masuk dan menembus budaya tersebut. Pada 2016, saat kakak perempuannya yang janda akan menikahkan anak perempuannya, Saraiyah dan kakaknya memberanikan diri ikut duduk dalam musyawarah. Para tokoh adat dan kepala dusun, termasuk keluarganya yang laki-laki, kaget dan marah melihat Saraiyah dan 11 perempuan lain hadir saat itu.
Karena berugak tak cukup memuat banyak orang, akhirnya musyawarah dilakukan di dalam rumah. Dalam pertemuan itu, Saraiyah mewakili kakaknya berbicara. Ketika mulai musyawarah soal aji krama (pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan), pisuka (jaminan), dan mahar (mas kawin), ia pun mengusulkan pisuka sebesar Rp 35 juta setelah mendengar laki-laki hanya akan memberikan Rp 7 juta. Saraiyah bernegosiasi hingga akhirnya keluarga laki-laki menerima tawaran tersebut.
“Ternyata keluarganya mampu,” kata Saraiyah.
Apa yang dilakukan Saraiyah kemudian menyebar ke masyarakat sehingga mendorong perempuan-perempuan di desa bisa ikut dalam musyawarah perkawinan di berugak ketika anak perempuannya akan menikah. Posisi perempuan dan laki-laki pun menjadi setara.
“Ada pengaruh karena sangat mengurangi beban keluarga perempuan. Kalau tidak ikut bicara, kami akan berutang,” ujar Nursani (40), warga.
Tak hanya duduk setara di berugak, saat ini perempuan di Sukadana dan desa-desa lain juga berperan dan dipercaya menjadi anggota Majelis Krama Desa (MKD) Sukadana, Juli 2018, Saraiyah mewakili Sekolah Perempuan terpilih sebagai anggota MKD. Dari 11 orang, hanya dia satu-satunya perempuan dan baru pertama kali perempuan masuk MKD. Selama ini MKD, yang tugasnya menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat secara adat, diisi laki-laki serta terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Kontrol Pemerintah
Tak hanya itu, ibu-ibu dari Sekolah Perempuan juga hadir mengawasi berbagai program pemerintah di desanya, terutama bantuan-bantuan pemerintah. Mereka mengontrol pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) dan pembangunan infrastruktur di desa. Bahkan, mereka juga ikut memantau pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di daerahnya.
Mereka juga tidak pernah absen di setiap pertemuan di tingkat dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten/provinsi, serta berani bersuara di forum pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan.
Direktur Institut KAPAL Perempuan Misiyah dan Wakil Direktur Program LPSDM Ririn Hayudiani menyatakan, Sekolah Perempuan masuk di NTB melalui program Gender Watch sejak 2013. Saat ini sudah ada tujuh Sekolah Perempuan di NTB, yakni di Kabupaten Lombok Utara (4) dan Lombok Timur (3) dengan anggota 1.293 perempuan.
“Dengan semakin menguatnya kepemimpinan perempuan, banyak desa yang mengembangkan dan mereplikasi Sekolah Perempuan. Kabupaten Lombok Utara bahkan memasukkan Sekolah Perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yakni akan mereplikasi Sekolah Perempuan di 29 desa,” kata Ririn.

SONYA HELLEN SINOMBOR

Harian Kompas, Minggu, 7 Oktober 2018

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ibu-ibu ini menjadi pelopor gerakan kesetaraan jender serta mengubah adat dan tradisi yang merugikan perempuan

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ibu-ibu ini menjadi pelopor gerakan kesetaraan jender serta mengubah adat dan tradisi yang merugikan perempuan

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *