PELATIHAN PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA BAGI KADER KELUARGA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Konsep pembangunan keluarga yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) menggunakan konsep ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi di mana keluarga mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan, masalah dan tantangan sehingga keluarga dapat berjalan terus mencapai kesejahteraannya. Dengan konsep ketahanan keluarga, maka kemampuan keluarga untuk bertahan dan berjalan menuju kesejahteraan dapat diukur, dapat diuraikan faktor-faktornya, sehingga dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki kemampuan keluarga mencapai kualitas dan kesejahteraannya.

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyusunan serta pengembangan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahan keluarga dan kesejahteraan yang di dalamnya menyangkut landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya yang tertuang dalam 24 (dua puluhempat) indikator. Dalam pelaksanaannya, pemerintah maupun pemerintah daerah melakukan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (supply side) dan penerima manfaat (demand side).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pembangunan Ketahanan Keluarga, KPPPA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. akan melakukan Pengembangan Model Pembangunan Ketahan Keluarga yang mengambil lokasi di 3 Provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan Model di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengambil lokasi di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menyediakan data ketahanan keluarga di tingkat desa. Data ini sangat penting, karena unit keluarga berada di masyarakat dengan pengelolaan data ketahanan keluarga di pemerintah desa dengan di damping oleh pemerintah daerah maka akan sangat membantu pemerintah desa untuk mengidentifikasi isu-isu/permasalahan ketahanan keluarga, menyusun afirmatif penyelesaian dan mekanisme penyelesaian masalah ketahanan keluarga yang akan menjadi bagian dari perencanaan program/kegiatan pembangunan desa dan dapat memberikan pedoman kepada aparat pemerintah desa yang terkait denga tugas dan fungsi OPD di Tingkat Kabupaten/Kota. 

Kegiatan Pelatihan Penguatan Ketahanan Keluarga dilaksankan pada tanggal 29 Oktober 2019,  bertempat di Kabupaten Lombok Timur dan di ikuti oleh Peserta berjumlah 40 orang, 20 orang dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dan 120 orang dari Provinsi yang terdiri dari :
1. DP3A Provinsi, Bappeda Provinsi, Dukcapil, dan OPD terkait (20)
2. Kadis PPPA di Kab. Lombok Timur (1)
3. Kadis PPPA di Kab. Lombok Tengah (1)
4. Bappeda di 2 Kab (2)
5. DPRD di 2 Kab. (2)
6. Camat di 2 Kabupaten (2)
7. 2 Kepada Desa di Kab. Lombok Timur (2)
8. 2 Kepada Desa di Kab. Lombok Tengah (2)
9. 2 Perwakilan Kader Keluarga dari 4 Desa di 2 Kab (8)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya data ketahanan keluarga yang merupakan hasil pendampingan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota yang menjadi dasar untuk membuat perencanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan baik di tingkat desa maupun di OPD dalam rangka mendorong terwujudnya ketahanan keluarga.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *