DP3AP2KB MENGGELAR BIMTEK GUGUS TUGAS KLA

Bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, DP3AP2KB Provinsi NTB melaksanakan kegiatan “BIMBINGAN TEKNIS GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DENGAN ANALISIS PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”. kegiatan tersebut dibagi dalam 2 (dua) angkatan, Angkatan ke I dilaksanakan pada tanggal 12–14 Nopember 2019 dan Angkatan ke II dilaksanakan pada tanggal 19–21 Nopember 2019. Kegiatan dibuka oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dan dihadiri oleh Narasumber dan fasilitator yang berasal dari KPPPA Pusat dengan jumlah peserta 80 orang berasal dari DP3AP2KB/DP3A Kab/Kota, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinkes, Dikbud, Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Tujuan KLA adalah Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Confension on the right of child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan Hak-hak Anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota”. Ujar Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si”.

Kepala Bidang PHA Dwi Murtiningurum, SH mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat pemahaman setiap anggota gugus karena setiap tahun ada penilainan KLA sehingga dibutuhakan upaya terus menerus memberikan dan memperkuat pemahaman untuk mewujudkan KLA sebab untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak harus memenuhi komponen penilaian yang terdiri dari 24 Indikator yang terbagi dalam 5 Klaster sesuai Konvensi Hak Anak, jelasnya.

Hasil Yang Diharapkan dari kegiatan “BIMBINGAN TEKNIS GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DENGAN ANALISIS PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) TINGKAT KABUPATEN/KOTA” ini adalah :

  1. Membangun Komitmen serta diperlukan Sinergitas program bersama OPD, Lembaga, Dunia Usaha, Media, Masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota dalam percepatan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
  2. Dapat mengintegrasikan potensi Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana yang ada pada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.
  3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
  4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan pengembangan pembangunan di bidang Perlindungan Anak.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *