ADVOKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN TERPILIH TAHUN 2019

Pembukaan oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si

Mataram, 26 s/d 28 November 2019 – bertempat di hotel Grand Legi Mataram, DP3AP2KB Provinsi NTB menggelar Pelatihan Advokasi Politik Anggota Dewan Perempuan Terpilih Tahun 2019, kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si. hadir pula sebagai Narasumber Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH dan perwakilan dari Kementerian PPPA Pusat, peserta berjumlah 40 orang terdiri dari perwakilan anggota dewan kab/kota se provinsi NTB. Tujuan dari kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota Legislatif adalah Memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara , serta Memberikan pembekalan bagi Anggota Legislatif  Perempuan tentang Gender dan Hak-hak Perempuan dan Anak.

Dalam rangka meningkatkan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif khususnya pada Pemilu 2019, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menghasilkan sebuah Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR,DPD, DPRD pada Pemilu 2019 yang diformalkan dalam bentuk Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 10 tahun 2015. Peraturan Menteri tersebut menjadi pijakan bagi KPPPA dalam merancang program kerja, termasuk bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan. Dalam grand design yang diproyeksikan selama 2015-2020 tersebut, ada dua tujuan utama yang hendak dicapai yaitu (1) meningkatkan jumlah anggota perempuan di DPR dan DPRD pada Pemilu 2019, dan (2) meningkatkan serta memperkuat representasi politik perempuan. Rincian program intervensi dirancang untuk mencapai dua tujuan utama tersebut. Salah satu program intervensi dalam grand design
adalah Penguatan Kapasitas Bagi Perempuan Anggota Legislatif, sebuah program pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitas bagi perempuan anggota Legislatif.

Selama era reformasi, upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan telah dilakukan dalam dua strategi. Pertama adalah strategi regulasi dengan mengatur tindakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif dalam UU Pemilu. Melalui tindakan afirmatif ini maka partai politik peserta pemilu wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Jika dilihat pada pengalaman pemilu-pemilu sejak 2004, ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh partai politik, bahkan umumnya partai politik mencalonkan lebih dari ketentuan undang-undang. Di sisi lain, afirmatif pencalonan 30% tersebut belum berkorelasi dengan keterpilihan perempuan di DPR dan DPRD. Pada dua kali pemilu (2009 dan 2014), persentase keterwakilan perempuan di DPR mencapai 18%. Jadi masih jauh dari angka kritis 30%. Namun kondisi tersebut harus pula dimaknai sebagai etalase dari sejumlah persoalan yang masih dihadapi perempuan di ranah
publik.

Rendahnya keterwakilan politik perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Setidaknya jika mengacu pada rendahnya produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak baik dalam bentuk UU maupun peraturan daerah. Data Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan jumlah peraturan daerah yang mendiskriminasi kepentingan perempuan, seperti larangan ke luar rumah pada malam hari,
pengaturan cara berpakaian, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan diperlukan strategi non  regulasi yang sifatnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Hal lain yang juga mempengaruhi representasi politik perempuan adalah kurangnya penyiapan kader perempuan anggota partai oleh partai politiknya. Rekrutmen dan seleksi partai politik yang instan dan mengutamakan penguasaan modal finansial justru memberikan peluang bagi perempuan yang memiliki jaringan kekerabatan untuk dicalonkan. Jadi walaupun secara jumlah, partai politik dapat memenuhi afirmatif pencalonan namun partai politik tidak memperhatikan pengalaman perempuan di partai dalam melakukan seleksi pencalonan. Maka untu pemilu-pemilu berikutnya, diperlukan proses sosialisasi politik secara intensif, berskala nasional, memperhatikan keberagaman kelompok perempuan di daerah, dan dilakukan secara kontinue. Dalam hal ini, Dinas P3AP2KB sebagai focal point Provinsi dalam menggerakkan segenap komponen untuk peningkatan keterwakilan politik perempuan dan meningkatkan kapasitas bagi anggota Legislatif perempuan terpilih.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *