KETAHANAN KELUARGA SUMBER SDM BERKUALITAS

Keluarga merupakan unit  terkecil suatu masyarakat, jadi keluargalah yang membentuk masyarakat. Corak masyarakat tergantung dari corak keluarga yang membentuknya. Sebaliknya masyarakatnya juga ikut mempengaruhi corak keluarga. Keluarga merupakan bagian strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia, karena disanalah individu tumbuh dan berkembang. Kualitas keluarga akan mempengaruhi kualitas Individu anggota keluarga di dalamnya. Jika keluarga mempunyai kualitas yang baik, maka  anggotanya  akan dapat  tumbuh  dan berkembang dengan baik secara optimal.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menggelar Rencana Aksi Daerah Terhadap Index Ketahanan Keluarga di Provinsi NTB (12 Desember 2019). Bertempat di Hotel Lombok Plaza, Mataram, kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., dalam sambutannya beliau menyampaikan “salah satu provinsi yang memiliki perhatian yang besar dan juga konsistensi dalam melaksanakan Ketahanan Keluarga secara terkoordinasi adalah Nusa Tenggara Barat. di dalam pembangunan, terutama saat ini, kita semua menggagas pembangunan Sumber Daya Manusia, semuanya bermula dari keluarga, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat berperan penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia”. ujarnya.

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dengan penentuan Desa Model kemudian ditetapkan indeks ketahanan keluarga melalui mekanisme koordinasi lintas sektor, pelatihan enumerator (kader ketahanan keluarga/Motekar), Pennetapan indeks Ketahanan keluaqa, Rencana Aksi Daerah dan Monitoring serta evaluasi program.

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si menerangkan “Konsep ketahanan keluarga dan kesejahteraan yang di dalamnya menyangkut landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya yang tertuang dalam 24 (dua puluh empat) indikator. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melakukan penyusunan kebijakan, melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Keluarga serta ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kebijakan Pemerintah Daerah ini diharapkan mampu mendorong kegiatan inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (supply side) dan penerima manfaat (demand side) sehingga berdampak pada peninggkatan indeks ketahanan Keluarga di Provinsi NTB”. Jelasnya.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah Menyamakan persepsi tentang Konsep Kebijakan Ketahanan Keluarga, Pendataan Ketahanan Keluarga di Desa dan Pemanfaatan Data Ketahanan Keluarga di Desa Dan untuk tahun 2019 Menetapkan Rencana Aksi Daerah terhadap index ketahanan keluarga di 4  desa model yaitu Desa Pandan Wangi , Kembang Kerang Daye , Desa Aik Mual dan Desa Kute melalui Program dan kegiatan OPD terkait serta Program Kegiatan Lintas Sektor. Sehingga diharapkan tersedianya Rencana Aksi Program/Kegiatan.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *