FGD PERSIAPAN LAUNCHING UPTD PPA

Mataram, 31/1/2020 – Urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib, karena menyangkut 90,87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah (pemda) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, yg menjelaskan bahwa kewajiban pemda untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Selain itu, pada pasal 407 UU tersebut, jelas menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 maka UU lain harus menyesuaikan.

Tujuan pembentukan UPTD PPA adalah agar kabupaten/kota mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kab/kota. Begitu juga provinsi yang memberikan layanan pengaduan di tingkat provinsi atau lintas kabupaten/kota. Sedangkan pusat menyediakan layanan rujukan akhir di tingkas nasional atau lintas provinsi dan lintas negara.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *