DISKUSI PUBLIK RUU KESETARAAN GENDER DI PROVINSI NTB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) c.q. Deputi Bidang Kesetaraan Gender saat ini sedang melakukan proses penyusunan Draf RUU Kesetaraan Gender. Tujuan penyusunan draf tersebut adalah untuk (1) menguatkan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di instansi pemerintah dan masyarakat sebagai peningkatan status Inpres No. 9/2000 serta untuk (2) menguatkan kelembagaan KemenPPPA sebagai instansi pusat yang bertanggungjawab terhadap pembangunan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan Diskusi ini di latarbelakangi Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 8 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW selama hampir tiga dekade, sampai saat ini masih banyak terjadi tindak diskriminasi dan ketidakadilan gender, serta belum optimalnya perlindungan negara terhadap perempuan di Indonesia. Sementara CEDAW secara tegas mengamanatkan negara yang meratifikasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi, untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan. Tidak hanya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga termasuk tindakan diskriminasi dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan, baik di ruang privat maupun publik.

Kegiatan Diskusi ini di hadiri oleh :

-Dra. Sri Danti Anwar, MA Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga

-Ratna Susianawati, SH, MH Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan

-Dra. Hj. Ely Suryani. M.Pd Sekretaris Dinas P3AP2KB Provinsi NTB

-Widajati Tjatur Sutjadi, SH. MM Kepala Bidang Kesetaraan Gender&Kesejahteraan   Keluarga DP3AP2KB NTB

 

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *