DP3AP2KB GELAR RAKOR TINGKAT PROVINSI DAN KAB/KOTA SE-NTB

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus  menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, upaya ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.  Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat  kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah  pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan  keadilan gender dan belum optimal pemenuhan hak anak (PUHA).

Isu gender dan anak menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan  berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktek diskriminasi terhadap perempuan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun  2019 -2023 adalah: “MEMBANGUN NUSA  TENGGARA BARAT GEMILANG” yang mengandung makna adanya Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Salah satu misi yang sangat erat berkaitan dengan urusan PPPA dan PPKB adalah  Misi ke 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian pendudukan dan keluarga berencana antara lain :

  • Pembangunan manusia berbasis gender (IPG) masih dibawah niai capaian nasional
  • IDG Provinsi NTB tahun 2018 baru mencapai angka 60,56 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 72,10
  • Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,23%
  • Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 45,66%
  • Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,81%
  • Masih cukup tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak (ANAK 229; PEREMPUAN 297 =  526  KORBAN)
  • Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,21 tahun pada tahun 2019

Atas dasar pemikiran itulah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB bermaksud menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Anggaran Urusan  Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2020 bertempat di Hotel Aston INN Mataram. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha sinkronisasi perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi NTB untuk tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun rumusan dan kesepakatan bersama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi NTB agar terbangun program dan kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai visi misi daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkait dengan urusan sebagaimana dimaksud.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) Perencanaan Dan Penganggaran Sektor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

  1. Membangun rumusan dan kesepakatan bersama antara seluruh OPD lingkup provinsi NTB dan kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi NTB.
  2. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya yang tidak tumpang tindih dan bersinergi secara komprehensif untuk secara bersama-sama mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka menengah yang telah ditetapkan.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *