Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati M.Sc. Inisiasi Payung Hukum untuk atasi Kekerasan pada Anak

Mataram, (25/06/2020) – Rapat Koordinasi Perlindungan Anak dilaksanakan di ruang Anggrek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.sc didampingi oleh Asisten I Setda Provinsi NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. berserta Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Perlindungan Anak dan dari NGO hadir SAVE Children.

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Niken itu mengutarakan kegelisahannya terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Provinsi NTB belum efektif. “Selama ini penanganan kekerasan pada anak dilakukan secara parsial dan personal tidak bersinergi dengan baik, saya sering turun lapangan hanya menjumpai sektor tertentu saja”, demikian ucapnya.

Selanjutnya Bunda Niken mengharapkan pada kesempatan tersebut forum dapat mencari jalan terobosan agar pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Secara khusus menurutnya perlu dibuat sebuah payung hukum berupa Peraturan Gubernur yang menjadi pijakan bagi semua stakeholder agar kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik.

Pada kesempatan tersebut Kepala DP3AP2KB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. menyambut baik inisiatif Ketua TP PKK Provinsi NTB tersebut.

“ Syukur Alhamdulillah atas inisiatif Ibu Gubernur, kita bisa bertemu dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak, kita siap mewujudkan dalam tempo 1 bulan”.
Demikian tekat Bunda Selly dihadapan para peserta Rakor.

Sedangkan Rully Ardiansyah dari LPA menyampaikan di Provinsi NTB sudah ada upaya perlindungan anak melalui sistem yang terintegrasi, namun saat ini masih tertunda pembahasannya di Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Menurut Rully, sampai saat ini masing-masing dinas masih bekerja secara terpisah, harapannya semua persoalan diselesaikan secara terintegrasi yaitu Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan Lembaga/NGO Perlindungan Anak. Sehingga semua komponen bisa berjalan bersama, jika ada kasus maka secara otomatis masalah tertangani secara terintegrasi.

Arief Budi Saputra, dari Dinas Sosial menyampaikan bahwa tugas Dinas Sosial selama ini adalah respon kasus dan pendampingan anak dan melakukan tugas khusus yaitu edukasi melalui program Kesos go to School, dan Kesos go community yang mempunyai program langsung masuk kedalam komunitas masyarakat untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap anak.

Di akhir pertemuan, para peserta sepakat untuk mendukung di terbitkannya Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak di Provinsi NTB. (ddt.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#pkkntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *