4 Subsistem dan Keberlangsungan Forum Koordinasi menjadi bahasan penting dalam rapat penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak

Mataram, (01/07/2020) — Rapat lanjutan penyusunan Peraturan Gubernur Perlindungan Anak dilaksanakan di Kantor Dinas P3Ap2KB Provinsi NTB, dipimpin oleh Kabid Pemenuhan Hak Anak Ir. Dede Suhartini, M.Si. Pada kesempatan ini dilaksanakan curah pendapat masing-masing dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LPA, SAVE Children serta TGP2D.

Masukan banyak diberikan oleh pak Joko Sumadi dari LPA, beliau mengatakan tentang 4 subsistem yang harus masuk dalam perlindungan anak, yaitu: 1). Sistem Peradilan Pidana Anak; 2). Sistem Perubahan Perilaku; 3). Sistem Kesejahteraan Sosial; 4) Sistem Data dan Informasi.
“4 subsistem tersebut harus masuk di dalam Pergub Perlindungan Anak yang dijabarkan kedalam tupoksi masing-masing dinas terkait, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Berfungsinya Forum Koordinasi Perlindungan Anak untuk menangani masalah, selama ini sistem koordinasi di tingkat provinsi belum berfungsi optimal, sehingga penanganan masih sektoral tidak komprehensif ”, ujar Pak Joko.

Dicontohkan, misalnya solusi penanganan kekerasan anak tidak komporehensif karena minimnya koordinasi antar instansi terkait, masalah kurangnya sumberdaya misalnya penanganan kenakalan anak di sekolah terkendala oleh SDM guru Bimbingan Karir yang belum semua sesuai kapasitasnya, sehingga penanganan kenakalan anak di sekolah tidak optimal. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, pelayanan perlindungan anak diperlukan “community hub” yang berfungsi sebagai desiminasi informasi untuk memfasilitasi penanganan kasus kekerasan anak baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. “Community hub” dapat diperankanz oleh lembaga sosial dasar yang ada misalnya Posyandu.

Selanjutnya Ibu Aryanti Dwiyani, M.Pd. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui masih banyak guru biasa yang ditugaskan menjadi guru BP, sehingga kurang optimal dalam penanganan kenakalan anak disekolah. Selama ini penanganan kenakalan anak di sekolah masih parsial belum terhubung dengan Dinas Sosial yang juga mempunyai tupoksi penanganan kekerasan anak dari aspek sosial, belum ada link (SOP) yang menghubungkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Sedangkan ibu Eny Chaerany dari Dinas Sosial menyarankan adanya Penandatangan Kerja Sama antara Kab./Kota dan Provinsi untuk follow up penanganan program perlindungan anak sampai ke kabupaten/kota. “Supaya koordinasi berjalan dengan baik, forum koordinasi harus diketuai oleh Wakil Gubernur:, ucap Eny. Dinas Sosial mempunyai balai yang membina anak-anak yang bermasalah, melalui balai-balai yang ada di setiap kab./kota diharapkan terjadi koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara kab./kota dan provinsi.

Perihal keberlangsungan forum koordinasi selanjutnya, disuarakan oleh Rulli Ardyansah dari Lembaga Perlindungan Anak. Dikatakan bahwa perlu menganalisa norma-norma yang akan dituangkan didalam Pergub Perlindungan Anak Integratif yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD. “ Nah peran masing-masih dinas tersebut yang harus masuk ke dalam subsistem perlindungan anak di pergub, lanjut Rulli. Mengenai mekanisme penanganan kasus dan siapa yang menangani bertanggung jawab dijelaskan oleh Ach. Hilman Musanna dari SAVE Children.
Rapat ditutup oleh Ir. Dede Suhartini, M.Si. dengan memberikan sejumlah catatan, diantaranya setiap instansi mengumpulkan data tupoksi dan kegiatan terkait program perlindungan anak yang nantinya dikompilasi kedalam draft pergub. (ddt.dp3ap2kb)

#stopkekerasanterhadapperempuandananak
#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *