Berita,  Bidang Kesetaraan Gender & Kualitas Keluarga,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

Pengarusutamaan Gender Adalah Strategi Integrasi Gender Bukan Suatu Program atau Kegiatan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat Emosional, Ragu-ragu, Pasif, Lemah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Untuk memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berkelanjutan maka perlu memastikan terpenuhinya Tujuh Variabel/Komponen PUG, yaitu :
Pertama yang perlu dilakukan adalah komitmen dari para pengambil kebijakan , seperti Gubernur, Bupati/Walikota dan para Kepala Perangkat Daerah, yang biasanya tertuang didalam legitimasi hukum, contohnya adalah Peraturan Daerah, atau Peraturan Kepala Daerah atau lainnya.
Selanjutnya bagaimana PUG tersebut dituangkan di dalam kebijakan berbentuk dokumen perencanaan dengan mengintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, yang juga dituangkan didalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD masing-masing dalam bentuk RKA/DPA.

Dalam hal kelembagaan PUG juga menjadi perhatian, PUG tidak akan berjalan apabila tidak ada lembaga yang mengawalnya. Untuk itu dibentuk Pokja PUG yang harus diketuai oleh Kepala Bappeda, sekretaris adalah Kepala Dinas P3AP2KB, dan anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD yang ada diseluruh provinsi, kabupaten/kota. Terhadap pelaksanaan PUG ada 4 Perangkat Daerah sebagai penggerak yaitu Bappeda sebagai perencana, DP3AP2KB sebagai penggerak, BPKAD sebagai penyedia sumber daya keuangan dan Inspektorat sebagai auditor PPRG.

Komponen berikutnya adalah tersedianya sumber daya baik manusia maupun anggaran. Sumber Daya ini memiliki peran penting, dimana sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan melakukan perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender. SDM ini bisa menjadi vocal point di PD, yang bertugas membangun jejaring dan juga mengkomunikasikan pelaksanakan PPRG yang ada di masing-masing PD. Sedangkan anggaran diperlukan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan PUG juga tidak terlepas dari dukungan data terpilah, yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan. Dengan memiliki data terpilah yang akurat dan valid, kita akan mengetahui permasalahan kesenjangannya. Contohnya adalah rendahnya keikutsertaan akseptor KB. Apabila yang lebih rendah adalah laki-laki, maka upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pelayanan KB dengan sasaran laki-laki atau dengan membentuk Klinik KB untuk laki-laki.

Perlu juga dilakukanAanalisis gender terhadap program dan kegiatan strategis dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dengan analisis ini dapat terlihat isu-isu kesenjangan gender, sehingga dapat memformulasikan rencana aksi dan indikatornya.

Strategi terakhir adalah bagaimana meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat untuk menguatkan jejaring, kemitraan dan fungsi kontrol. Strategi PUG ini dapat berjalan optimal apabila didukung oleh partisipasi lembaga-lembaga masyarakat di provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk mengimplementasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan PUG. Partisipasi lembaga masyarakat di Provinsi NTB disebut dengan PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).
Dengan terpenuhinya 7 prasyarat PUG ini, Insyaa Allah percepatan pencapaian NTB Gemilang segera akan terwujud, Aamiin YRA.

#PUG
#PUSPA
#DP3AP2KBNTB
#NTBamandanberkah
#KabKotaLayakAnak
#NTBgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *