Berita,  Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

Pengendalian Penduduk dan KB adalah urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

Mataram (13/07/2020) — Sosialisasi NSPK Pengendalian Penduduk dan KB diselenggarakan secara virtual melalui Webex oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh DP3AP2KB Provinsi NTB bersama dengan Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota se-NTB , Bagian Ortal Setda Provinsi NTB. Meeting virtual dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN NTB, Kuswan dalam sambutannya mengatakan bahwa Pengendalian Penduduk dan KB merupakan urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar, dengan kewenangan provinsi adalah:
1) Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2). Melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah provinsi;
3) Mengembangkan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, dan KIE sesuai kearifan budaya lokal;
4). Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam hal pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Narasumber lain, Lalu Agustan Kasi Parameter Kependudukan BKKBN NTB juga menyampaikan materi tentang Rencana Strategi Penetapan Parameter Kependudukan tahun 2020-2024.

Menurut Agustan, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) seluruh Kabupaten/Kota belum ditetapkan, masih berupa draf termasuk GDPK Provinsi NTB.

BKKBN Provinsi NTB siap memfasilitasi penyusunan GDPK dan diharapkan rampung pada tahun 2020/2021. Peningkatan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan akan diprioritaskan pada Kampung KB di seluruh Kabupaten/Kota. Tugas Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB adalah melaksanakan orientasi teknis pengembangan dan manajemen Rumah Data Kependudukan.
“Dimasa Pandemi Covid 19 BKKBN siap memfasilitasi kegiatan melalui Virtual Meeting” ungkap Agustan.

Materi kegiatan antara lain bimbingan teknis dan konsultasi penyusunan GDPK 5 Pilar, Pengembangan Rumah Data Kependudukan, Penyusunan Profil Kependudukan, Penyusunan Profil Kampung KB percontohan, Penyusunan Proyeksi Penduduk, dan Penetapan Parameter/Indikator Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk.

Menanggapi pernyataan Narasumber dari BKKBN, Kepala Bidang PPKB Dinas P3AP2KB Baiq Ayu Juita Mayasari, SE menyampaikan, bahwa tindak Lanjut kegiatan yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB adalah: Membentuk Tim Penyusun GDPK tingkat provinsi dan mengesahkannya melalui SK Gubernur direncanakan rampung minggu 2 bulan Agustus 2020. Selanjutnya, BP3AP2KB meminta bimbingan teknis/orientasi dari BKKBN Provinsi NTB untuk menyusun GDPK.

Kegiatan penyusunan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan direncanakan pada bulan Oktober 2020.

#bkkbnntb
#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *