Peraturan Gubernur SPA harus memuat aspek teknis

Mataram (15/07/2020) – Pembahasan Pergub Sistem Perlindungan Anak kembali dilakukan, di pimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Dinas P3AP2KB, Erny Suryani, S.Sos., MM. Bunda Erny mentargetkan tim penyusun dapat menyelesaikan outline draft Pergub. Pada sambutannya, beliau berharap pembahasan kali ini tidak bertele-tele sehingga lebih efektif.

“Saya mohon teman-teman memberikan masukan secara singkat to the point langsung pada draft pergub”, ujarnya penuh semangat.
Bunda Erny mempersilahkan LPA untuk memaparkan hasil pembahasan draft yang sudah dibuat. Menurut pak Joko Sumadi dari LPA, Pergub Perlindungan Anak harus memuat 4 hal pokok dalam sistem perlindungan anak, yaitu: Pemenuhan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga; Dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak; Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak dan Pengelolaan data dan informasi.

“Seyogyanya Pergub memuat hal-hal lebih teknis operasional, jangan sama dengan Perda yang masih memerlukan aturan pelaksanaan dibawahnya”, kata pria yang akrab dipanggil pak Joko itu. Pergub harus bisa dioperasikan oleh Instansi terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan upaya pencegahan kerentanan (intervensi primer) dan pengurangan resiko kerentanan (intervensi sekunder), Dinas Sosial dalam hal penanganan korban (intervensi tersier) dan Dinas P3AP2KB dalam hal koordinasi kelembagaan.

Senada dengan Joko Sumadi, Rully Ardiansyah yang juga dari LPA menyampaikan pentingnya menghidupkan forum koordinasi penanganan sebagai lembaga yang mengikat dan memfasilitasi setiap kasus agar dapat ditangani secara komprehensif oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Rully mengingatkan bahwa tugas UPTD PPA hanya menjadi rujukan di provinsi, sedangkan layanan dasar tetap di kabupaten/kota jangan sampai terjadi overlapping.

“Pergub juga harus bisa mensinergikan program di OPD terkait tetapi tetap pada tupoksi dan kewenangan masing-masing, misalnya program kabupaten/kota layak anak (KLA) dapat didukung oleh program sekolah ramah anak”, pungkasnya.
Pada akhir pertemuan, telah dihasilkan outline pergub yang segera ditindaklanjuti dengan penyusunan pasal per pasal sehingga lengkap menjadi sebuah produk hukum lengkap.

“Selama ini upaya penanganan kasus kekerasan anak sudah dilaksanakan namun belum sistematis, kita capek bekerja pontang-panting secara parsial, dengan adanya pergub ini semoga kita dapat bekerja lebih efisien dengan koordinasi yang baik”, ujar Bunda Erny menutup pertemuan hari ini.

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *