SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  Bidang Kesetaraan Gender & Kualitas Keluarga,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

Workshop PUG membuka Cakrawala masyarakat desa tentang Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), oleh karena itu untuk mencapai tujuan kesetaraan gender SDGs, dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional PUG, desa menjadi salah satu lokus yang harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang responsif gender.

Sebagai suatu strategi integrasi agar tidak ada lagi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. melalui PUG maka kaum perempuan, laki – laki, anak, kaum difabel, lansia, dan kelompok rentan lainya dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan. Berbagai cara sosialisasi dan kampanye PUG dapat dilaksanakan untuk menggapai tujuan tersebut, misalnya melalui kegiatan workshop.

Hasil dari Workshop PUG dapat menjadi bahan untuk Musrenbangdes dan selanjutnya jika disepakati warga dapat mendukung pembentukan desa model Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG dapat meningkatkan kesetaraan gender yang pada akhirnya meningkatkan Index Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ini menggambarkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik atau tidak.

Workshop tingkat desa dapat dihajatkan untuk membekali para pihak sebelum kegiatan Musrenbangdes. Fungsi workshop adalah untuk membekali para pihak yang berkepentingan sehingga mampu menyuarakan kepentingan gender pada saat Musrenbangdes berlangsung. Musrenbangdes sendiri adalah kegiatan untuk menampung masukan dari warga terkait program dan kegiatan yang akan diusulkan pada RAPBDes.

Tema workshop PUG tingkat desa tersebut adalah:
1. Penetapan Regulasi sebagai dasar pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Desa;
2. Pelaksanaan Bimtek PPRG Desa dalam rangka menyiapkan sumber daya perencana tingkat desa;
3. FGD Pra Pembuatan RPJM Desa untuk menetapkan isue strategis terkait Index Pemberdayaan Gender meliputi :
a. Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ), menunjukkan peran serta perempuan atau laki-laki dalam kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik.
b. IDG, menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang parrtisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.
c. Indikator IDG : Keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, Sumbangan pendapatan perempuan
4. Pendampingan PPRG desa mulai dari pembuatan RPJM Desa, RKP Desa sampai dengan pengawasan pelaksanaan dan hasil pembangunan.
5. Identifikasi isue melalui Pendekatan Sinergi Lintas Sektor dari Hulu sampai Hilir untuk peningkatan pendapatan perempuan sebagai berikut :
a. Aspek Produksi meliputi bantuan bahan/bibit, penyediaan peralatan, peningkatan SDM (Penyuluhan/ Bimtek/ Demplot dll) pada sektor ekonomi.
b. Aspek Pengolahan termasuk memastikan kualitas produk, penyediaan teknologi dan sarana prasarana, dan peningkatan kemampuan SDM dalam pengolahan.
c. Aspek Permodalan meliputi edukasi ke masyarakat terkait sumber-sumber yang mudah diakses, peningkatan akses perempuan ke sumber permodalan dengan penerbitan surat izin usaha kecil.
d. Aspek Perlindungan Tenaga Kerja.
e. Aspek Pemasaran meliputi kemasan (termasuk desain), legalitas produk (PIRT,BPOM,Halal,dll), promosi dan pengembangan pemasaran berbasis IT (e commerse).

#PUG
#DP3AP2KBNTB
#NTBamandanberkah
#KabKotaLayakAnak
#NTBgemilang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *