Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib Mengedepankan Perlindungan Hak Anak Karena Sebagai Generasi Penerus Bangsa.

Mataram (05/08/2020) — Esensi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikupas dalam Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Sangat penting kita memberikan perlindungan khusus dengan anak yang berhadapan dengan hukum”, ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM, Dwinastiti H., Bc.Hk, S.Sos. saat membuka kegiatan Rakor di hotel Grand Legi Mataram.

Menurut Nastiti, koordinasi penanganan perlindungan anak menuntut semua pihak memahami Sistem Perlindungan Pidana Anak sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012, dimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk dalam memperoleh hak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yaitu hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan mendapatkan perlindungan.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah sebagai alternatif terakhir, semaksimal mungkin dilakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Kasubdit Pembimbingan dan Pengawasan Kemenkumham R.I. adalah dalam hal pembinaan , pendidikan, pelatihan/ketrampilan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

AKBP Ni Made Pujewati, SIK., MM. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB mengupas prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya Ni Made Pujewati menjelaskan proses Diversi melalui proses musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial berdasarkan keadilan Restoratif.
“Namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah anak berumur diatas 12 tahun, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan”, tambah perwira yang berpangkat AKBP tersebut.
Dina Kurniawati Jaksa dari Kejaksaan Tinggi NTB menambahkan bahwa Proses restoratif berlaku dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan, persetujuan secara bebas dan sukarela baik dari pihak korban maupun pelaku, kesepakatan itu harus bersifat sukarela dan atas kewajiban yang wajar dan proporsional.

Konsep Peradilan Restoratif mengubah pandangan bahwa korban utama dari kejahatan adalah negara, tetapi kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana, dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Joko Sumadi, SH., MH. dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang menjadi pembicara terakhir menggaris bawahi substansi UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, bahwa Keadilan Restoratif dan Diversi berprinsip menghindari dan menjauhkan anak dari peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, namun tetap menjunjung tinggi azas keadilan masyarakat.(ddt.bp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *