Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

RUU Pengasuhan Anak Jamin Hak Anak Terpenuhi

Mataram, (11/08/2020) – Kementerian PPA RI. laksanakan rakor secara virtual bahas RUU Pengasuhan Anak untuk memastikan hak anak terpenuhi.
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA RI. Lenny N Rosalin, sampaikan arahan rakor virtual bahas RUU Pola Pengasuhan Anak.

“Saat ini di Indonesia terdapat 80 juta anak indonesia dan mereka adalah generas penerus bangsa, yang harus memperoleh hak-haknya untuk menjamin mereka menjadi generasi yang berkualitas siap membawa bangsa ini bersaing dengan bangsa lain”, kata Lenny R Rosalin.
Selanjutkan diuraikan pola pengasuhan anak, dimana anak yang diasuh oleh orangtua kandung 84,33%, oleh Ibu kandung 8,43%, oleh bapak kandung 2,51%, oleh keluarga 4,76% dan 3,73% balita mendapatkan pengasuhan tidak layak.

Fakta tersebut diperkuat dengan keadaan riil saat ini, banyak keluarga yang gagal dalam melaksanakan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak sedangkan negara belum sepenuhnya mendukung/memberdayakan keluarga dalam melindungi anak, sehingga menimbulkan resiko penelantaran dan eksploitasi anak.

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian bunyi UU No.35/2014, Pasal 26 (2)”, tambahnya.

Selanjutnya disampaikan tentang arahan presiden Joko Widodo untuk mengingatkan kembali kewajiban negara untuk memenuhi hak perempuan dan anak, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak; 5) Pencegahan perkawinan anak.

Senada dengan Lenny N Rosalin, narasumber dari Kementerian Sosial RI. menyampaikan peran lembaganya dalam pengasuhan anak. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam pasal 1 point 8 dan 9 dinyatakan bahwa instansi sosial tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun daerah.

Menanggapi paparan para narasumber dalam rakor tersebut, Tata Sudrajat dari The SAVE Children sampaikan pentingnya negara hadir dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi sehingga perlu mempunyai payung hukum yang kuat.

Di dalam keluarga yang mempunyai banyak anak berpotensi anak tidak mendapatkan pengasuhan layak sehingga mereka terlantar, mengalami kekerasan atau mengalami eskploitasi seperti menjadi korban trafficking, pekerja anak bahkan bisa terpisah dari keluarganya.

Kondisi saat ini sering kita saksikan kasus-kasus anak yang ditelantarkan seperti anak yang diadopsi oleh keluarga lain dengan prosedur yang illegal, pemalsuan akta kelahiran, dan dititip pada lembaga yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, sehingga berpotensi terjadinya eskploitasi pada anak.

“Mengapa kita membutuhkan Undang-Undang yang mengatur Pengasuhan Anak?”, Tanya Tata Sudrajat pada audien. “Karena untuk melindungi mereka dari perampasan hak-haknya”, tutupnya.

#kemenpppa
#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkitalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *