SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman,  Sekretariat

Keterbukaan Informasi Data Kasus Covid 19 Hindari Kepanikan dan Keresahan Masyarakat

Mataram (13/08/2020) – Pemerintah wajib membuka data kasus Covid 19 sesuai aturan kepada publik untuk memenuhi hak informasi masyarakat dan menghilangkan kepanikan dan keresahan akibat Pandemi Covid 19.
Diskusi yang sangat berbobot tersaji saat webinar Forum Keterbukaan informasi publik dengan tema terkait Pandemi Covid 19. Tampil Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Publik Kominfo RI. Selamata Sembiring.

“Keterbukaan Informasi Publik membangun Demokrasi dan tangkal Informasi Asimetris”, kata Selamata membuka diskusi.
Ada hubungan yang sangat dekat antara keterbukaan informasi publik dan indek kebahagian ungkap Selamata Sembiring sambil memaparkan data perbandingan di berbagai negara terkait hubungan tersebut, makin terbuka informasi di suatu Negara, makin bahagia warga negaranya, demikian kesimpulan hasil riset.

“ini yang harus secara konsisten kita laksanakan sesuai dengan isi UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena baru 30% hak masyarakat digunakan untuk mengakses informasi yang tersedia”, jelas Sembiring. Selanjutnya tugas instansi dan lembaga untuk terus membuka akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat.
Mengenai definisi Asimetris, Selamata menganalogikan seseorang yang tahu informasi akan cenderung menguasai orang yang kurang informasi.

“Perlu mendorong masyarakat untuk menguasai informasi yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya Asimetris”, pungkas Sembiring.
Pada akhir paparannya Selamata Sembiring mengapresiasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberitakan Pandemi Covid 19 secara informatif kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang ada. Harapannya dengan kualitas keterbukaan publik yang informatif, prinsip Good Governance dapat dicapai yaitu masyarakat bahagia, maju, pemerintah jauh dari koruptif dan demokrasi berdiri tegak.

Romanus Ndau Lendong dari KIP tampil pada sesi 2 dan langsung mengkritik langkah pemerintah yang gagap di awal-awal pandemi Covid 19 dan terkesan meremehkan kasus tersebut, sehingga informasi Covid 19 cukup membingungkan dan memicu kepanikan di masyarakat, sinkronisasi isu kurang terjamin bahkan sempat terkesan ada indikasi oposisi dalam penanganan Covid 19.

“Kontribusi Informasi penanggulangan Covid 19 harus terbuka, itu lebih baik”, lontar Romanus.
Negara harus aktif membuka informasi secara jelas, terukur dan obyektif, informasi diumumkan secara berkala dan serta merta karena pandemi Covid 19 menyangkut keamanan publik sebagai upaya kewaspadaan, ekspos kasus Covid 19 harus selalu tersedia.

“Pengetahuan yang baik tentang Covid 19 dapat membantu publik lebih siap menghadapi efek buruk pandemi”, lanjut Romanus.

“Ekspose informasi yang tepat dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, untuk itu negara harus menata sistem informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi”, pungkas Romanus.
Selanjutnya diskusi makin gayeng saat Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, I Gede Putu Ariadi,S.Sos., MH. Tampil memaparkan ide-idenya.

“NTB sangat konsen menerapkan keterbukaan informasi publik khususnya data kasus Covid 19 karena itu bagian dari implementasi Misi ke-2 menuju NTB Gemilang yaitu Bersih dan Melayani”, kata pria yang biasa disapa Pak Gede tersebut.

Menurut Gede, pandemi Covid 19 berakibat 3 masalah yaitu: berpotensi mengancam banyak jiwa, sampai bulan Agustus tercatat 2.361 kasus positif, 1.547 sembuh, 132 meninggal dunia dan masih ada 682 menjalani isolasi. Masalah kedua adalah dapat memicu Virus Hoax atau disinformasi di medsos karena berita bohong dari pihak-pihak yang tidak berkompeten, dan yang ketiga adalah dapat menimbulkan krisis ekonomi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pemerintah NTB telah mengambil langkah preventif dengan membuka akses informasi seluas-luasnya lewat berbagai media untuk mengedukasi masyarakat dan memudahkan akses yang valid dan kompeten, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya dari narasumber yang kompeten”, lanjut Pak Gede.

“Pemerintah NTB menyediakan portal corona.ntbprov.go.id untuk merilis berita dan kasus Covid 19 tiap hari, melakukan siaran berita pagi di RRI, Sharing informasi melalui media sosial”, pungkas Pak Gede.

Sebagai pamungkasnya tampil Profesor Muhammad Nasser dari Satgas Penanganan Covid 19, yang mengemukakan ide kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari Keterbukaan Iinformasi Publik yang menjadi indikator demokrasi.

“Untuk kepentingan publik kasus Covid 19 harus dibuka, berdasarkan UU Lex Specialis yang menyatakan bila ada aturan yang lebih spesifik, aturan umum boleh dikesampingkan” papar Prof. Nasser.

Seperti data kasus Covid 19 itu bisa dibuka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan yang bisa mengancam jiwa. Jadi hak informasi masyarakat harus diberi ruang yang cukup karena dilindungi oleh undang-undang.

Webinar Forum Keterbukaan Informasi Publik tersebut diikuti tidak kurang dari 140 orang dari berbagai elemen seperti komunitas kelompok informasi masyarakat, PPID lingkup provinsi NTB, Dinas Kominfo kab./kota, penggiat kampung media, Pramuka dan NGO. Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.30 WITA.

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *