Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

Manajemen Kasus Sangat Penting Saat Situasi Bencana Untuk Melindungi Anak dari Eksploitasi

Mataram 12/08/2020, — Dalam situasi normal, anak adalah kelompok rentan mendapatkan eksploitasi baik secara fisik maupun mental, resiko akan bertambah besar saat terjadi musibah/bencana baik bencana alam, ulah manusia maupun pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Bentuk kerentanan seperti keterpisahan dari orang tua, kekerasan fisik, psikis dan seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau trafficking.
Merespon situasi bencana yang berakibat pada anak, Kementerian PPA R.I. menggelar kegiatan monitoring secara virtual dengan tema Monitoring Online Manajemen Kasus. Tampil saat memberi pengantar pada kegiatan tersebut Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Ginting menyampaikan idenya.

“Pelatihan ini sangat penting dilaksanakan pada daerah yang rentan bencana khususnya di NTB”, ujarnya, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis dan pembimbingan terhadap praktik pendampingan dan penyelesaian kasus anak di wilayah kebencanaan dengan pendekatan manajemen kasus”, ujar Valentina Ginting.
“Manajemen kasus pada situasi bencana sangat diperlukan mengingat adanya resiko terjadinya kerentanan bila anak-anak tinggal di hunian sementara”.

“Kemungkinan terjadi eksplotasi ekonomi berlanjut pada eksploitasi seksual, dan bisa sampai terjadi traficking, inilah yang penting diketahui oleh daerah-daerah yang zona rentan bencana”, ungkap Valentina Ginting.
Menanggapi paparan Valentina Ginting, Plh. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Dede Suhartini, M.Si. menambahkan bahwa untuk menampung kasus kekerasan perempuan dan anak difasilitasi oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana UPTD PPA rujukan hanya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan di kabupaten/kota belum semua ada.

“Pengalaman di Provinsi NTB, sebelum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di bentuk, langkah pertama adalah di bentuk shelter, dimana saat ini akan di bentuk di Kabupaten Sumbawa untuk melayani 2 wilayah yaitu Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan satu lagi akan di bentuk di Kabupaten Bima untuk melayani 3 wilayah yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu”, jelas perempuan yang akrab dipanggil Bu Dede tersebut.

Sebelum dilayani di UPTD rujukan, client yang ingin melapor harus melalui rujukan Dinas PPA kab/kota, karena UPTD PPA Provinsi NTB merupakan UPTD rujukan kab/kota.
Selama Pandemi Covid-19, selain menerima client korban kekerasan, UPTD PPA juga menerima client anak yang kedua orang tuanya terpapar covud-19, UPTD PPA berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait dengan pola asuh dan tetap melalui protokol kesehatan.

“Sejak Pandemi Covid 19, dari bulan Februari UPTD PPA menerima rujukan kasus sebanyak 30 kasus, yang diselesaikan melalui proses mediasi, seperti itulah yang dilakukan oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA NTB”, pungkas Bunda Dede.
Kesimpulan dari Webinar tersebut adalah “Manajemen kasus pada dasarnya adalah langkah yang sistematis, jadi dalam menangani kasus harus melalui tahapan-tahapan, diharapkan satu kasus harus didampingi oleh satu orang yang benar-benar intens, STC dan Kementerian PPPA sedang mengembangkan formulir penanganan kasus secara online yang segera akan di sosialisasikan kepada kab/kota.

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *