Berita,  Bidang Perlindungan Hak Perempuan,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

“PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI NTB”

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan kegiatan lintas sektor dimana peran serta para pemangku kepentingan baik Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB Provinsi NTB melakukan tindakan pencegahan seperti sosialisasi, terselenggaranya Kab/Kota Layak Anak, memperkuat Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Sistem Informasi PPA, Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program dan kegiatan PPA dan penguatan kapasitas keluarga, untuk meminimalisir angka kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak .

Sedangkan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dengan memberikan penanganan yang komprehensip dan selesai bagi perempuan dan anak melalui enam layanan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB Provinsi NTB (Hj. Erni Suryani S Sos, MM) sebagai Narasumber pada acara diskusi via online (Aplikasi Instagram) yang diselenggarakan oleh Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. (14/08/2020).

Dalam diskusi yang bertemakan Stop kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak membahas berbagai persoalan yang sedang berkembang saat ini khususnya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi diberbagai wilayah di NTB. Perempuan dan Anak menjadi obyek penderita yang sangat sadis tanpa perikemanusian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan merupakan kewajiban Bersama bukan pemerintah saja. Oleh karenanya sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, dan dari pihak Perguruan Tinggi dapat memfungsikan Mahasiswa KKN Tematik bekerjasama dalam memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat.

Akhir diskusi Hj. Erni Suryani menekankan bahwa untuk mempercepat respon penanganan kasus di provinsi NTB diperlukan ketersedian jaringan informasi yang berbasis teknologi dan kelembagaan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

#stpkekerasanperempuandananak
#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *