Berita,  Bidang Perlindungan Hak Perempuan,  DP3AP2KB NTB,  Pengumuman

ANTISIPASI PERDAGANGAN ORANG PASKA PANDEMI COVID 19 DI NTB

Kondisi paska Pandemi Covid 19 di NTB berpotensi meningkatnya kerentanan masyarakat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat kelompok rentan baik perempuan maupun anak-anak, apalagi saat ini permasalahan yang muncul bagi perempuan di NTB adalah kesulitan ekonomi, permasalahan rumah tangga, kurang tersedianya lapangan kerja khususnya perempuan, kebutuhan hidup dengan layak, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari Negara Tujuan, belum lagi Calon Pekerja MIgran Indonesia (PMI) yang dikembalikan ke Daerah asal, tidak bisa diberangkatkan ke Negara tujuan disebabkab karena Pandemi Covis 19. Hal ini semakin menimbulkan angka pengangguran di NTB meningkat. Demikian gambaran umum dan potensi perdagangan orang pada masa Pandemi Covid 19 di NTB yang disampaikan oleh Hj. Erni Suryani Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalaian Penduduk Dan KB Provinsi NTB (DP3AP2KB) hari Senin, 24/08/2020 melalui ZOOM pada acara Dialog Publik/Interaktif di Studio RRI Mataram.

Dalam kesempatan dialog atau diskusi publik tersebut HJ. Erni juga memaparkan strategi Pemeritah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB bahwa untuk mengantisipasi melonjaknya resiko TPPO di NTB diperlukan optimalisasi upaya pencegahan didasarkan atas komitmen semua pihak baik pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Masyarakat /LSM, dan stakeholder lainnya, serta sinergitas dan koordinasi Gugus Tugas pencegahan dan penanganan pemberantasan TPPO (GT PP TPPO) di Provinsi dengan GT PP TPPO Kabupaten/Kota, terlebih lagi membangun dan merespon dengan cepat peran/partisipasi masyarakat terhadap laporan terjadi proses perekrutan oleh pelaku TPPO. Terlebih di era digital ini (4.0) menjadi lebih utama dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui jaringan informasi teknologi untuk mendeteksi sedini mungkin pelaku TPPO di NTB.

Pada kesempatan sesi berikutnya beberapa pertanyaan dari masyarakat NTB agar bisa berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan TPPO, pemerintah NTB memberikan layanan pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTB, yang bisa diakses di nomor 08523915360 – 087794001213 dan layanan pencegahan nomor 08123740531 – 081805207888 di Bidang Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB NTB.
Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang utuh dan menyeluruh dalam Dialog publik perdagangan orang tersebut hadir juga Asisten Deputi TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Ibu Destri Handayani) dan Ketua Serikat Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTB (Mahendrayani).

#stopkekerasan!
#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kabkotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *