Berita,  DP3AP2KB NTB,  Sekretariat

Tingginya Pernikahan Dini di masa Pandemi, Solusi instan memicu perceriaan Rumah Tangga

Mataram (09/09/2020)—LPA Nusa Tenggara Barat mencatat data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan dini dimasa Pandemi, sejak Januari sampai dengan 8 September 2020 terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, menurut data Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Utara terdapat 408 kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus.

Masa Pandemi menimbulkan beban berat bagi keluarga, intensitas masalah yang terjadi dalam keluarga menjadikan keluarga tersebut rapuh. Akibat PHK orang tua menjadi stress, orang tua yang biasanya pergi bekerja sekarang tinggal di rumah bersama anak dan beban masalah bertambah ketika semua berkumpul di rumah dalam waktu yang salah. Fakta dan data tersebut terungkap dalam webinar yang diselenggarakan oleh iNew TV.

Menurut Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM., salah satu penyebab pernikahan dini adalah adanya adanya konflik/tekanan masalah dalam keluarga. Komunikasi antara anak dan orang tua tidak terjalin dengan baik, sementara anak mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan menikah.

“Mereka pikir dengan menikah masalahnya selesai, padahal dengan menikah dini akan berisiko timbulnya masalah yang lebih besar lagi, mereka dihadapkan dengan problema pelik seperti ekonomi keluarga, pertengkaran, kesehatan reproduksi dan lain-lain,” ujar Bunda Eny panggilan akrabnya.

Menurut Bunda Eny, batas minimal usia nikah sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2019 adalah 19 tahun, jika kurang pernikahan tidak akan tercatat di KUA, konsekwensinya tidak akan mendapat Buku Nikah, tidak dapat mengurus Kartu Keluarga dan akibat selanjutnya tidak dapat mendapat hak-hak sebagai warga Negara seperti kartu BPJS, Bantuan JPS dll.

Senada dengan Bunda Eny, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Dr. Joko Jumadi, SH., MH. mensinyalir adanya tekanan masalah rumah tangga dan komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak menjadi pemicu timbulnya pernikahan dini.

“Saya mengkhawatirkan Pernikahan Dini menjadi solusi instan dari problema/tekanan dalam rumah tangga, mereka pikir dengan menikah mereka terbebas dari masalah padahal itu hanya solusi sementara,” ujar pak Joko.

Anggapan selama ini menikah untuk alasan ekonomi, tapi ternyata malah menjadi miskin karena tidak siap dengan urusan nafkah rumah tangga, pertengkaran dan apalagi kalo berlanjut pada perceraian sesuai dengan data pernikahan dini dan data perceraian.

Menurutnya pola asuh tetap menjadi kunci utama dalam menjawab masalah pernikahan dini. Kegiatan pencegahannya dapat dilaksanakan mulai dari sebelum kelahiran di Posyandu, Dasa wisma PKK dan Puskesmas, sedangkan untuk anak sekolah di laksanakan program PIK R, PKPR, UKS dan lain-lain. Di Masyarakat dapat di masukkan dalam kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, Dialog Warga, Kampung KB dan lainnya.

Narasumber lain Kepala BKKBN Perwakilan NTB, dr. Rusnawi Faisol mengungkap rata-rata usia kawin di NTB adalah 20,21 tahun dibawah 21 sesuai Surat Edaran Gubernur sedangkan angka nasional 27 tahun.

Menurutnya batas usia nikah sudah dipikirkan dampak dan konsekwensinya oleh para ahli penyusun peraturan perundang-undangan tersebut sehingga harus dipatuhi demi kemaslahatan umat. (ddt.dp3ap2kb).

#NurutTatananBaru
#Berjarak
#Puspaga
#NTBGemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *