SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  Bidang Perlindungan Anak (PA},  DP3AP2KB NTB

Peraturan Gubernur Sistem Perlindungan Anak Segera Disahkan

(Mataram,10/09/2020) – Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem Perlindungan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan agar dapat di implementasi di masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. Husnanidianty Nurdin, MM. menegaskan bahwa Pergub ini harus segera diselesaikan untuk memberi pedoman bagi pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memberi perlindungan anak, sesuai mandat undang-undang bahwa bidang perlindungan anak sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Saya mendukung segera di selesaikan mengingat sudah 5 tahun sejak disahkan Perda Perlindungan anak dan perempuan belum dibuat peraturan gubernur sebagai turunannya,” ungkap Bunda Eny.

“Bantu saya menciptakan sistem yang dapat dilaksanakan agar mempermudah dan memperkuat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program perlindungan anak,” lanjutnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB Sahan juga mendukung sepenuhnya pembahasan pergub supaya mendapat masukan-masukan dari instansi dan lembaga terkait supaya lebih sempurna.

Sedangkan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Ir. Dede Suhartini, M.Si mengharapkan agar data kekerasan terintegrasi satu pintu masuk dalam portal NTB Satu Data sehingga saat pimpinan memerlukan sebagai bahan menentukan kebijakan dapat dengan mudah diperoleh.

Masukan bagus datang dari penggiat Lembaga Perlindungan Anak Ruli Ardiansyah SH., MH. Menurut Ruli masalah kita ada pada pendataan yang kurang terorganisasi dengan baik karena banyak lembaga pemerhati perindungan anak seperti LPA, PPA Polda, Save Children, Plan, LBH APPIK, Yasera dll. Sehingga perlu membentuk forum koordinasi data yang kredibel dalam mengumpulkan, menganalisa dan memvalidasi data yang berserakan di berbagai lembaga tersebut sehingga muncul satu data sesuai kesepakatan.
“Data matang tersebut akan menjadi dasar dalam intervensi penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi,” ungkap Ruli.

Di akhir acara Bunda Eny memberi pesan penting bahwa setelah Peraturan Gubernur ditandatangani, harus segera dieksekusi jangan sampai tidak ditindaklanjuti.

“Kalo ada kesulitan nanti saya minta ibu Gubernur yang maju ke depan,” tutup Bunda Eny.(ddt.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *