Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB

Persoalan Anak Di Masa Pandemi Covid 19 Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Provinsi

Mataram (24/09/2020) — Berbagai masalah anak yang muncul di masa Pandemi Covid 19 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Lintas OPD dan lembaga terkait berkumpul di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat berpadu merapatkan barisan mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Dinas DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin, M.M yang langsung memimpin forum tersebut mengungkapkan 3 data terkait masalah anak yaitu kekerasan anak, perkawinan anak dan anak yang ter konfirmasi positif Covid 19. Selain itu juga diungkap juga langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasinya.

“Kita prihatin selama mewabahnya Covid 19 ini bermunculan berbagai kasus membelit anak-anak kita,” ujar Bunda Eny dengan nada prihatin.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi NTB, telah terkonfirmasi positif 549 (17,4%) pada anak. Sedangkan kasus perkawinan usia anak sebanyak 608 terjadi selama masa Covid berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) yang dikutip dari data pengajuan dispensasi pernikahan Kantor Pengadilan Agama. Serta data 141 kasus kekerasan anak yang dicatat dari aplikasi Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Covid 19 berdampak serius pada anak, sehingga diperlukan langkah-langkah sinergi untuk bisa mengatasinya secara komprehensif,” tutur mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB pada pertemuan evaluasi dampak Pandemi Covid 19 terhadap yang berlangsung dikantor DP3AP2KB Provinsi NTB, Kamis (24/09).

“Secara umum faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan anak adalah pola pengasuhan yang salah, ini terjadi di masyarakat kita, pola asuh yang kita harapkan dari orang tua yang masih belum didapatkan, tidak adanya kehangatan hadir ditengah keluarga juga menjadi masalah,” jelasnya.

Senada dengan Bunda Eny, Ruli Ardyansah dari LPA NTB mengungkapkan adanya ruang kerentanan penyebab kekerasan terhadap anak. Ia mencontohkan anak sekolah yang tidak mempunyai orang tua, munculnya anak jalanan yang ikut berjualan bersama orang tua.
“Kita harus menutup ruang kerentanan terhadap kekerasan anak, jika tidak ingin kekerasan anak terus terjadi,” Ujar Ruli.

Menurut Ruli berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk menutup ruang kerentanan tersebut adalah: melakukan intervensi secara integrasi melalui layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), Pemerintah Provinsi harus terus mendorong pemerintahkabupaten/kota untuk menjangkau dan menutup ruang-ruang itu dengan aksi nyata pencegahan dan penanganan kasus. Intervensi harus dilakukan terhadap 3 sasaran utama orang tua, anak dan masyarakat.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi melihat kebersamaan anak dengan orang tua sebagai hal yang menentukan asal komunikasi terjalin dengan baik. “Seharusnya di masa Pandemi Covid 19 mereka lebih intens berinteraksi dan pola asuh semakin baik, kenyataan yang terjadi justru persoalan anak tetap muncul bahkan frekuensinya makin banyak”.

“Saat Pandemi Covid 19 ini tingkat aktivitas anak terhadap gadget lebih tinggi, sehingga banyak anak – anak yang semakin susah untuk diatur”.

Menurut Joko, pola interaksi dan komunikasi orang tua dan anak sangat menentukan terjadinyan berbagai persoalan anak selama ini, baik itu kekerasan dan perkawinan usia anak.

Sedangkan terkait dengan masalah Pernikahan Anak yang masyarakat Lombok menyebutnya Merariq Kodeq, Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si. menyayangkan adanya penerapan yang salah pada adat budaya tersebut.

“Merariq adalah adat budaya Lombok yang bagus, Merariq sebagai proses menjemput jodoh yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku, tapi saat ini Merariq dimaknai secara tidak benar oleh masyarakat dengan kawin lari yang melenceng dari tata cara/adat yang benar,” ujar Bayu.

“inilah yang harus diluruskan jika kita tidak ingin mengkambing hitamkan Merariq sebagai salah satu penyebab maraknya perkawinan usia anak’.

“Awiq-awiq harus ditegakkan untuk mengatur praktek salah dalam menerapkan budaya lokal,” pesan Bayu.

“Satu lagi yang harus dilakukan adalah mengangkat sosial budaya sebagi isu sentral dalam pembangunan daerah,sehingga porsi dana APBD untuk bidang sosial budaya bertambah secara signifikan,”tutupnya.

Dr. Rusnawi faisal, Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB menjelaskan bahwa efek dari pernikahan anak bagi kesehatan begitu banyak, bagi perempuan sebagian besar terkena penyakit kanker rahim dan bagi laki-laki terkena penyakit kanker prostat.

“Sebagaian besar yang penderita penyakit kanker rahim jika ditelusuri ternyata menikah diusia muda, sedangkan bagi laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan sperma dan semen diusia muda itu tidak baik” jelasnya.

Dini Haryati menyampaikan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TP PKK Provinsi dalam mengatasi dampak Pandemi bagi anak, yaitu dengan kegiatan gebrak masker di kabupaten/kota se NTB, pembinaan 10 progam pokok PKK yang salah satunya adalah pola asuh anak/parenting, pembinaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu Keluarga serta webinar pendidikan keluarga. (dudut.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *