Berita,  Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana,  DP3AP2KB NTB

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai Protokol Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Mataram (11/11/2020) — Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sangat penting sebagai pemberi arah kebijakan pembangunan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itu perlu ditetapkan dengan sebuah regulasi baik Peraturan Daerah atau Peratutran Gubernur.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, secara langsung mengawal rapat penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Aula Anggrek Kantor Gubernur Provinsi NTB. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas Draf GDPK Provinsi NTB Tahun 2020. Nantinya, setelah GDPK tersusun dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 153 tahun 2014.

Staf Ahli Gubernur bidang sosial dan kemasyarakatan, Ir. Andi Pramaria, M.Si menyarankan demi efektifnya penyelesaian GDPK perlu dilakukan revisi Tim Penyusun GDPK dengan mengikutsertakan unsur DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai anggota setiap Pokja. Mengenai sumber data dan informasi yang kredibel harus berasal dari Badan Pusat Statistik serta memanfaatkan data Draf GDPK Kabupaten/Kota.

Hadir dalam rapat tersebut adalah Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Kepala Bidang KGKK pada DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada BKKBN Provinsi NTB, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Kepala DPMPD Provinsi NTB, Kepala Bidang Catatan Sipil pada DPMPD Provinsi NTB, Sekretaris Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB dan Kepala Subdit Data dan Informasi pada BKKBN Provinsi NTB.

Adapun hasil kesepakatan rapat tersebut adalah 1) Dilakukan revisi SK Tim Penyusun dengan mengikutsertakan dari unsur DP3AP2KB Provinsi NTB setiap pokja; 2) Draf GDPK diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2020; 3) Draf GDPK Kabupaten/Kota disampaikan ke Pokja sebagai bahan pembahasan penyusunan GDPK; 4) Bappeda sebagai koordinator penyusunan GDPK, agar menganggarkan sampai dengan finalisasi dan seminar eksekutif GDPK tahun 2021.

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *