SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  Bidang Kesetaraan Gender & Kualitas Keluarga,  DP3AP2KB NTB

KPPPA Libatkan NGO untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan

Lombok Timur, (11/11/2020) – Kementerian PPPA mengambil langkah-langkah strategis dan proaktif terhadap berbagai permasalahan atau isu gender di berbagai bidang pembangunan, termasuk isu partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Aksesibilitas perempuan dalam pembangunan khususnya dalam hal ikut menentukan kebijakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kendala psikologis, kultural dan politik. Kapasitas mereka masih perlu ditingkatkan untuk dapat mengambil peran yang lebih nyata karena mereka yang lebih mengerti kebutuhannya. Khusus di pedesaan, pelatihan kepemimpinan bertujuan membekali mereka agar mampu dalam menentukan kebijakan di tingkat desa serta mampu melaksanakan fungsi kontrol pembangunan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, lebih dari setengahnya adalah perempuan yang masih tertinggal diberbagai bidang pembangunan yang mempengaruhi produktivitas nasional. Untuk itu perlu upaya-upaya yang dari pemangku kepentingan untuk lebih peduli pada mereka.

Kementeriaan PPPA menyelenggarakan pelatihan kepemimpian perempuan perdesaan bekerjasama dengan NGO, yaitu PEKKA dan Kapal Perempuan di 5 (lima) Provinsi yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. Khusus untuk Nusa Tenggara Barat kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (2 sd 4 Nopember 2020 dan 5 sd 7 Nopember 2020) dan Kabupaten Lombok Timur ( 9 sd 11 Nopember 2020 dan 12 sd 14 Nopember 2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM yang turut mengawal kegiatan tersebut berharap melalui kegiatan ini akan lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai langkah awal adalah mereka mampu terlibat dalam Perencanaan di tingkat desa, misalnya saat Musrenbangdes ikut menentukan prioritas penganggaran yang akan dilaksanakan 1 tahun kedepan. Sehingga alokasi pembangunan di desa berpihak pada kepentingan perempuan seperti dalam hal kesehatan, pendidikan dan sosial, atau lebih dikenal dengan istilah penganggaran responsif gender.(nngkgkk151120)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *