Berita,  Bidang Perlindungan Hak Perempuan,  DP3AP2KB NTB

UPTD PPA Lombok Timur Lakukan Pelayanan Masyarakat Meski Sarana Minim

Selong (06/11/2020) — Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kasus kekerasan Perempuan cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan per tanggal 6 November 2020 tercatat 30 orang, dengan rincian: kekerasan fisik 13 orang, psikis 5 orang, seksual 8 orang dan 4 orang kekerasan lainnya.

Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan di Lombok Timur, Dinas P3AP2KB Lombok Timur menggandeng Ibu Tere seorang peggiat perempuan. Pelayanan yang diberikan meliputi pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Penanganan kasus sebagaian diselesaikan dengan musyawarah antara korban dan pelaku dengan mediasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Timur.
Selain upaya penanganan kasus, upaya pencegahan dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi UU PKDRT, UU TPPO kepada masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas mantan Pekerja Migran Indonesia juga dilaksanakan melalui pelatihan manajemen usaha.

Kabupaten Lombok Timur juga sudah mempunyai Peraturan perundangan yang mendukung program pencegahan kekerasan perempuan dan Anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Bupati tentang Pernikahan Anak sedangkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak masih dalam pembahasan DPRD.
Kendala yang ditemui dalam pelayanan adalah minimnya sarana dan prasarana.

“Kita masih kekurangan sarana seperti shelter/rumah aman tempat rehabilitasi korban,” ujar Hj. Nurhidayati, SST, MPH kepala UPTD PPA Lombok Timur.

“Keberadaan psikolog untuk membantu penanganan korban juga sangat urgen, sampai saat ini kita belum mempunayi tenaga yang kompeten dalam penanganan korban,”lanjutnya.

Lebih lanjut Hj. Nurhayati menjelaskan bahwa anggaran untuk UPTD tahun 2020 sebesar Rp. 58.000.000,-. Bila dilihat dari besarnya tanggung jawab yang diemban, dana sebesar itu masih jauh dari cukup, untuk itu ia berharap ada penambahan dana pada tahun 2021.

Menanggapi keluhan kepala UPTD PPA Lombok Timur tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB Provinsi Hj. Erni Suryani, S.Sos., MM. memberi semangat kepada koleganya tersebut.

“Kabupaten Lombok Timur selangkah lebih maju dibanding beberapa daerah lain, tentang minimnya sarana prasarana dapat dilengkapi kemudian, yang penting tugas pokok dan fungsi UPTD PPA dapat berjalan dengan baik,”ujar Bunda Erni.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini kami akan merekam pelaksaaan kegiatan di daerah untuk kemudian kami follow up untuk mencari solusi pemecahannya, semoga kami dapat membantu mengatasi masalah di Lombok Timur,”pungkas Bunda Erni.

Hasil yang dapat dipetik dari kegiatan monitoring tersebut adalah: penanganan kasus korban KtP/KtA dilakukan dengan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. (deasy.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *