Berita,  Bidang Kesetaraan Gender & Kualitas Keluarga,  DP3AP2KB NTB

“Menyamakan Persepsi tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, DP3AP2KB dan TP. PKK Provinsi NTB Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga”

Di masa pandemi Covid-19, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, demikian pula dengan angka perkawinan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat, demikian pula dengan perkawinan anak dimana salah satu pemicunya adalah kerentanan keluarga.

Menanggapi hal tersebut, ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian yang khusus dan menjadi prioritas, sehingga DP3AP2KB Provinsi NTB bekerjasama dengan TP. PKK Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga di Hotel Lombok Plaza, pada Hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020.

Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menjelaskan bahwa Program ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian yang serius, terlebih jika melihat indeks ketahanan keluarga masih berada pada papan bawah. Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, NTB tidak akan mencapai visi yang sudah di sepakati bersama.

“Ketahanan keluarga bukan hanya terkait utuh dan langgeng. Tetapi ketahanan keluarga itu adalah bagaimana membuat mereka mampu hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sehingga ketahanan keluarga itu sangatlah penting,” ujar Bunda Niken.

Sinergisitas perangkat daerah, lembaga, NGO dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengintervensi masalah yang mengganggu ketahanan keluarga, oleh karena itu diperlukan penyamaan persepsi dan pemahaman terkait ketahanan keluarga, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM mengatakan kegiatan ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2018 serta bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kembali komitmen tentang pelaksanaan Perda dan Pergub ini.

Dalam diskusi panel ini, Anggota DPRD Provinsi NTB TGH. Patompo, Lc., M.H menyampaikan bahwa melalui ketahanan keluarga maka segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak dapat diminimalisir. DPRD menganggap ketahanan keluarga ini sangat penting sehingga menginisiasi terbentuknya Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti sehingga dapat diterapkan sampai tingkat yang paling kecil yaitu keluarga, pungkas politisi Udayana ini.

Kabid KGKK DP3AP2KB Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih dalam paparannya mengatakan pada Tahun 2019 Pendataan Ketahanan Keluarga telah dilaksanakan di empat desa model yaitu Desa Kembang Kerang Daya dan Desa Pandanwangi di Kabupaten Lombok Timur, Desa Aikmual dan Kute di Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil pendataan ketahanan keluarga ini dapat diketahui indicator mana yang lemah dari 24 indikator yang ada sehingga dapat diintervensi oleh OPD maupun unsure terkait.

Sedangkan tahun 2020 ini pendataan ketahanan keluarga dilakukan di dua desa yaitu Lenek Duren dan Lenek Kali Bambang Kabupaten Lombok Timur. Sementara intervensi OPD dan unsur terkait berdasarkan hasil pendataan direncanakan akan dususun pada Tahun 2021 melalui Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (Renaksi). (nngkgkk231120)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *