Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB

DPRD Provinsi NTB inisiasi Raperda Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Mataram (14/12/2020)– Ketua Pansus Raperda Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Akhdiansyah, S. Hi mengatakan, anak sangat rentan menjadi kelompok yang menjadi korban tindak kekerasan, ekploitasi dan pernikahan dini. Untuk itu dia siap mengawal penerbitan Peraturan Daerah ini.

Pria yang akrab dipanggil Guru To’I ini mengutip data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA R.I.), bahwa Provinsi NTB termasuk 1 dari 13 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka pernikahan remaja atau usia sekolah sejak tahun 2018.

Guru To’I juga mengungkap data mengejutkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sampai awal Desember 2020 ini setidaknya terdapat 805 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dimana data ini meningkat 59% dari data tahun 2019 yang berjumlah 332.

“Data ini menjadi perhatian kita semua, kami sebagai wakil rakyat akan mengawal, dan akan berusaha semaksimal mungkin di parlemen memperjuangkannya agar kedepan NTB lebih baik” tegas Guru To’i.

“Saya berharap, Perda ini kedepan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka, mampu menekan kasus pernikahan anak baik dengan pendekatan hukum maupun pendekatan kultural,”lanjutnya.

Berkaitan dengan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak tersebut, DPRD dan Dinas P3AP2KB melakukan konsultasi dengan Kementerian PPPA R.I. tanggal 14 s/d 15 Desember 2020 di Jakarta. Misi tersebut diharapkan membuka wawasan yang lebih luas tentang implementasi penyelenggaran perlindungan anak dan implikasi yang terjadi jika hak tersebut dilanggar.(ddt.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *