Berita,  Bidang Perlindungan Hak Perempuan,  Sekretariat

Pekerja Migran Nonprosedural, Biang Kerok Timbulnya Masalah PMI

Mataram (15/12/2020) — Pangkal permasalahan timbulnya kesengsaraan para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat dimulai sejak keberangkatan. PMI Ilegal yang nekat berangkat tanpa dibekali dokumen dan persyaratan dan ketentuan berpotensi mengalami masalah dikemudian hari.

Demikian sentil Wakil Gubernur NTB saat webinar dengan stakeholder terkait penanganan Pekerja Migran Indonesia yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kab/Kota, Kantor Imigrasi Mataram dan UPT BP2PMI.

“Para PMI ini sebagian besar berasal dari desa, mereka nekat pergi karena terdesak keadaan ekonomi, celah inilah yang dimanfaatkan oleh para calo tenaga kerja. Mereka mengiming-imingi orang-orang tersebut dengan memberi talangan biaya pergi ke luar negeri,”ujar Ummi Rohmi.

“Motifnya dengan cara meminjam KUR ke Bank dan dipinjamkan lagi kepada para PMI dengan bunga yang besarnya berkali lipat, nanti gaji PMI harus dipotong untuk membayar hutang, inilah akar persoalan munculnya PMI bermasalah,“lanjut Ummi Rohmi.

Selanjutnya dibahas tentang upaya strategi penanganan PMI agar jumah PMI Nonprosedural bisa dicegah dan ditangani secara baik melalui pembagian peran dan fungsi antar stakeholder seperti Kementerian Tenaga Kerja, BP2PMI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota serta Pemerintah Desa.

“Selama ini negara selalu menjadi pemadam kebakaran, karena adanya laporan PMI yang bermasalah di kantor perwakilan pemerintah di luar negeri kemudian negara baru bertindak,” tutup Ummi Rohmi.

Sementara itu Kadis Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Provinsi NTB Dra. T. Wismaningsih menjelaskan tentang amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan perlindungan PMI serta keluarganya.

“Pemerintah daerah provinsi, kab/kota hingga Desa memiliki peran dalam perlindungan PMI,”ujar Wismaningsih.

“Peran Pemerintah daerah diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI, memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan sesudah bekerja serta memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan Vokasi,”lanjut Wisma.

“Pemerintah daerah juga memiliki peran mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggara penempatan PMI , mensosialisasikan informasi dan menginformasikan permintaan PMI kepada masyarakat, mengurus kepulangan PMI dan membuat basis data PMI, sedangkan peran desa adalah menerima, memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari Instansi di bidang ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencacatan CPMI dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kepedudukan CPMI serta melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, tutup Wismaningsih.

Sebagai tindaklanjut konkret dari webinar tersebut adalah penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder terkait pembagian tugas perlindungan PMI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020. (nunjairiyah.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *