Berita,  Bidang Pemenuhan Hak Anak,  DP3AP2KB NTB

KLA Sebagai Pintu Masuk Atasi Masalah Kekerasan Dan Perkawinan Anak

Mataram (19/12/2020) – Peta masalah Perlindungan anak di Provinsi NTB saat ini terbagi dalam 2 kelompok yaitu masalah kekerasan di Pulau Sumbawa dan masalah Perkawinan Anak di Pulau Lombok. Untuk mengatasi kedua masalah pelanggaran hak anak tersebut diperlukan upaya sungguh-sunggah dan terintegrasi semua stakeholder terkait, maka intervensi melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah solusi terbaik untuk mengatasinya.

Topik yang sedang aktual di NTB tersebut di kupas oleh Ir. Dede Suhartini, M.Si. pada Workshop Penguatan Gugus Tugas Desa Layak Anak dan Penyusunan Rencana Aksi menuju Desa Layak Anak.

“Saya tersinggung jika dikatakan NTB hanya bisa melahirkan saja, tetapi tidak bisa mendidik,”ujar Bunda Dede memulai pembicaraannya.

“Tapi data mendukung isu tersebut, seperti saat pandemi ini Provinsi NTB peringkat 9 dalam kasus perkawinan anak, kemudian naik menjadi peringkat 7 dan sempat menduduki peringkat 6,” tambah Bunda Dede.

Selanjutnya dijelaskan Bunda Dede tentang 3 hal yang menjerumuskan anak saat mereka nikah muda yaitu gagalnya pendidikan, kegagalan ekonomi sampai resiko kemiskinan. Maka perkawinan anak harus dicegah, jika gagal maka upaya darurat yang dilakukan adalah menunda terjadinya kehamilan.

“Untuk menangani masalah tersebut secara komprehensif perlu dilaksanakan 4 pilar Perlindungan Anak yaitu Pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. KLA sebagai sebuah konsep pencegahan dan penanganan masalah anak secara utuh diharapkan mampu mewujudkan 4 pilar perlindungan anak tersebut,”lanjut Bunda Dede.

Dikatakan Bunda Dede, bahwa jika sudah terbentuk KLA, maka diberikan ruang-ruang untuk bergerak dan partisipasi masyarakat seperti PATBM, Puspaga, Forum Anak dan Musrenbang desa yang dapat menyalurkan hak anak.

“Target kita nggak muluk-muluk, cukup mendapat predikat KLA bagi 6 kab/kota pada tahun 2021 dan diharapkan tahun 2023 semua kabupaten kota di NTB mendapatkan predikat KLA. Setelah itu baru kita kembangkan dan tingkatkan kualitasnya,”jelas Bunda Dede.

“Sebagai pedoman dalam mengembangkan program KLA telah ada Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang mengatur nomenklatur kegiatan program pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan khusus anak, tinggal kita tunggu komitmen para kepala daerah untuk mengimplementasikan hak anak yang terangkum dalam 31 butir,”tutup Bunda Dede.

Dian Ariani fasilitator dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) memberikan trik-triknya kepada para peserta dalam mengisi ruang-ruang di APBDes dan Musrenbangdes agar dialokasikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Kegiatan bisa dimulai dari kluster yang paling mendasar yaitu hak sipil dan kebebasan seperti hak mendapatkan akte kelahiran bagi setiap anak.

Sebagai informasi kegiatan workshop tersebut dihadiri perwakilan 2 desa dari kabupaten Lombok Barat yaitu Sekotong Tengah dan Taman Baru, sedangkan 2 desa dari kabupaten Lombok Utara adalah desa Sigar Penjalin dan Medana.(ddt.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *