SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  DP3AP2KB NTB,  Sekretariat

Nomenklatur OPD Harus Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Agar Akuntabilitas Kinerja Dapat Di Ukur

Mataram (23/12/2020) — Perangkat Daerah harus segera mengusulkan Struktur Organisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur Organisasi selain harus mengacu Permendagri nomor 90 tahun 2019 juga harus sesuai dengan Renstra dan RPJMD supaya akuntabilitas kinerja dapat dinilai dengan akurat.

“Pembahasan Nomenklatur OPD sedang dikebut pada akhir tahun 2020 agar pada tahun baru 2021 semua OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB tampil dengan wajah baru siap untuk implementasi program pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Permendagri nomor 90 tahun 2019,”ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr.Ir. H. Amry Rahman, M.Si dihadapan kepala OPD dan undangan rapat Finalisasi dan Klarifikasi Penyesuaian Struktur Perangkat Daerah (PD).

“Perangkat Daerah dalam menyusun struktur organisasi yang baru harus berpedoman pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 karena sebagai acuan untuk penilaian akuntabilitas kinerja seperti penyusunan anggaran, SIPD, Renstra dan RPJMD.

“Penyesuaian Nomenklatur PD sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2020 harus mencermin benefit sebagai target Kepala PD, outcome/hasil yang ingin dicapai oleh Kepala Bidang/Bagian dan mencerminkan output/keluaran Kepala Seksi/Kasubag,”lanjut Kepala Bappeda.
Dijelaskan lebih lanjut oleh kepala Bappeda terkait dengan kebijakan pusat, biasanya hanya mengatur rambu-rambu dan fungsi yang harus dilaksanakan di daerah, tidak secara kaku mengatur struktur organisasi di daerah.

Kepala Dinas P3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. yang hadir pada forum tersebut mempertanyakan alasan mengapa usulan Struktur Organisasi yang baru belum disetujui.

“Karena harus diklarifikasi apakah nama bidang sudah sesuai dengan nomenklatur pada nama program pada Permendagri nomor 90 tahun 2019, kalo sekarang dijawab ya otomatis sekarang juga kita setujui,”jawab Kepala Bappeda.

“Ya sudah sesuai,”jawab Bunda Eny dengan mantab.

Setelah dilakukan klarifikasi oleh kepala dinas P3AP2KB maka disetujui oleh Tim Bappeda dan Biro Organisasi dan siap untuk diterbitkan pergubnya.

Sesi dialog dilanjutkan dengan para pimpinan PD lain yang belum mengusulan perubahan struktur organisasinya, dengan berpedoman pada tipe PD serta kemampuan anggaran untuk pengangkatan pejabat dan fasilitas/sarana pendukung lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda menggarisbawahi, agar PD tidak menambah bidang dengan alasan menyesuaikan dengan program pada Permendagri tetapi tipe PD hanya tipe B, ini yang tidak boleh dilakukan, jalan keluarnya adalah meringkas 2 program yang ada di Permendagri dikerjakan oleh 1 bidang. Sebagai informasi OPD dengan tipe A minimal diperbolehkan ada 4 bidang dan 1 Sekretariat, untuk tipe B ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Bagi OPD yang belum mengusulkan sesuai dengan Permendagri ditunggu sampai tanggal 28 Desember 2020 dan untuk perubahan nama OPD saat ini belum memungkinkan, kemungkinan akan diatur pada tahun 2021/2022.(ddt.dp3ap2kb)

#dp3ap2kbntb
#ntbamandanberkah
#kotalayakanak
#ntbgemilang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *