SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita,  Bidang Perlindungan Anak (PA},  DP3AP2KB NTB

BNN Provinsi NTB Mendukung Pencegahan Narkotika Bagi Anak Sekolah

(Mataram, 14/01/21) — Sesuai Instruksi Presiden R.I Nomor 2 tahun 2020, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2020-2024 harus dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga sertan Pemerintah Daerah.

Dinas P3AP2KB selaku pemangku kepentingan program Perlindungan Anak menyambut baik tugas tersebut dengan mensinkronisasi program P4GN kedalam kegiatan Perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak anak khususnya kluster pendidikan.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak (PHA) Ir. Dede Suhartini, M.Si. bertemu dengan Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN Provinsi NTB Drs. H. Nur Rachmat, Apt. untuk menyamakan langkah dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Program Perlindungan Anak di Sekolah sangat strategis jika di padukan dengan kegiatan RAN BNN sesuai Instruksi Presiden R.I Nomor 2 tahun 2020, dimana pokok salah satu implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah melalui integrasi kedalam mata pelajaran di sekolah.
Rencana Aksi BNN sendiri meliputi kegiatan Pencegahan yaitu: a) Kampanye bahaya narkotika dan precursor narkotika dengan sasaran seluruh masyarakat; 2) Deteksi dini bahaya narkotika dan precursor narkotika melalui tes urine dan pemberdayaan masyarakat di desa (Bersinar) ; 3) Pendidikan anti narkotika dan precursor narkotika melalui pelajaran di sekolah 4). Pengelolaan kawasan rawan narkotika.
Sedangkan bidang Pemberantasan meliputi: 1) Pembersihan kawasan rawan peredaran gelap narkotika; 2) Pengawasan pintu masuk negara; 3) Pengembangan sistem interdiksi terpadu; 4) Pengetatan sistem pengawasan precursor.

Bidang rehabilitasi meliputi: 1)Aksesibilitas layanan rehabilitasi korban narkotika; 2) Peningkatan SDM layanan rehabilitasi, serta bidang penelitian dan penyajian informasi data.(ddt.dp3ap2kb)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *