Berita,  Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana,  DP3AP2KB NTB

GDPK Sebagai Pedoman Untuk Menyongsong Era Bonus Demograsi 2020-2030

Mataram (12/01/2021) – Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) seharusnya menjadi baseline data pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi NTB mengingat pada tahun 2020-2030 nanti kita mendapatkan bonus Demografi.

“Suatu kondisi komposisi penduduk yang didominasi kalangan muda yang berusia produktif , ini yang harus kita antisipasi mulai sekarang, bonus demografi 2030 harus menjadi benefit bukan beban,”ujar Helmi Presiden Koalisi kependudukan NTB.

“Kita harus berani membalik mainset cara pandang pembangunan di NTB dengan memandang Pulau Sumbawa sebagai sasaran potensial untuk lebih dikembangkan dengan meratakan jumlah penduduk yang saat ini masih jomplang dengan 70% penduduk tinggal di Pulau Lombok yang luasnya hanya ¼ Provinsi NTB,”lanjutnya.

“Migrasi penduduk adalah salah satu jalan keluar, namun harus memperhatikan juga pengembangan wilayah melalui diversifikasi pertanian dan industrialisasi pengembangan wilayah di Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Kawasan Gunung Tambora (Samota) akan menarik migrasi penduduk, namun demikian harus tetap diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk sehingga mampu mengelola Sumber daya alam, itulah kunci sukses pembangunan wilayah,”tambah Helmi.

“Tetapi kalo nggak bisa ya kita harus sepakati dengan kebijajan yg berbeda di 2 pulau, Lombok dikembangkan untuk sektor jasa, sedangkan Sumbawa untuk pengembangan sektor industri dan pertanian,”pungkas Helmi.

Pada kesempatan yang sama, Staf ahli Gubernur Ir. Andi Pramaria, M.Si. menyatakan bahwa tantangan pembangunan di NTB adalah sebaran penduduk yang tidak merat, bidang pendidikan, ekonomi, kesempatan kerja dan bidang kesehatan khususnya perilaku sehat, kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat.

“Saya melihat kebijakan pemerintah seperti Posyandu keluarga, Kampung KB, Zerro Waste, Industrialisasi, Desa Wisata adalah jawaban atas permasalahan kita, namun dalam implementasinya harus didukung komitmen aparat, tokoh agama dan semua warga masyarakat,”ujarnya.

“GDPK menjadi pedoman operasional semua instansi, swasta dan masyarakat agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi penduduk, misalnya pengangguran, pencemaran lingkungan dan kemiskinan,”ujar Andi.

Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB yang memimpin rapat pembahasan GDPK turun mengamini pendapat Andi Pramaria.
“GDPK ibaratnya menjadi payung besar pembangunan di NTB pada tahun-tahun mendatang, secara substansi GDPK sudah finis, minggu ini saya harapkan draft GDPK sudah siap dan minggu depan diadakan rakor final di Bappeda yang dipimpin pak Sekda untuk penetapan GDPK,”ujar bunda Eny menutup pertemuan.(ddt.dp3ap2kb).

Berbagi Kebaikan Melalui SOSMED

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *