SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita

Bale Mediasi dan UPTD PPA Rujukan Provinsi NTB Bersinergi Membantu Masyarakat

Mataram (04/06/2021) — Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rujukan Provinsi NTB dan Bale Mediasi Provinsi NTB bekerjasama dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan. Demikian tekad yang diusung oleh Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. dan Mediator Bale Mediasi Provinsi NTB Hj. Ratningdiyah, saat bertemu mereka saling meneguhkan tekad untuk membantu mengatasi perbedaan dan masalah perempuan dan anak di masyarakat.
“Tugas UPTD PPA adalah menerima pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi kasus dan pendampingan korban,”demikian ujar Bunda Eny.
“Sasaran kami adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan berbagai masalah lainnya,”lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan Bunda Eny, bahwa dari Januari sampai Juni ini UPTD PPA sudah menangani 27 kasus, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalanya waktu, dalam menyelesaikan kasus UPTD PPA tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan instansi dan lembaga terkait termasuk Bale Mediasi Provinsi NTB.
Menanggapi pernyataan Bunda Eny, Mediator Bale Mediasi Hj. Ratningdiyah mengungkapkan Beberadaan Bale Mediasi menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan ditengah masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Persoalan sepele yang terjadi tidak harus berakhir di pengadilan. Penyelesaian di Pengadilan membutuhkan biaya dan waktu, prosesnya panjang menyita banyak energi.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada UPTD PPA karena mempunyai komitmen dan semangat yang tinggi dalam menyelesaikan kasus perempuan dan anak,”ujar Ratningdyah.
“Koordinasi dan kerjasama penanganan klien di UPTD PPA harus kita bantu sampai tuntas sehingga korban mendapatkan haknya,”pungkasnya.[dodik.dp3ap2kb]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *