SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB.   JADILAH PELOPOR YANG MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEKARANG JUGA
Berita

Isu Pekerja Anak Menjadi Bahasan Rakor KPAI

Mataram (04/06/2021) – Isu pekerja anak menjadi bahasan penting dalam rapat koordinasi penurunan pekerja anak yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diadakan melalui webinar kemarin (Jum’at ,04/05/2021).
Salah satu penyebab masih maraknya pekerja anak di berbagai daerah di Indonesian adalah karena tidak ada regulasi yang efektif di daerah yang mampu menekan pekerja anak. 53% jenis kasus terbanyak pekerja anak membutuhkan layanan adalah anak yang dilacurkan dan anak jalanan.

Demikian disampaikan Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah M.Si. saat membuka rakor penurunan pekerja anak melalui webinar. Untuk menekan laju pekerja anak di Indonesia, Ai Maryati Solihah mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi kepada jajaran Kementerian PPPA R.I dalam rangka mencapai target program yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak.
Sedangkan Sri Roshidayati dari Bappenas mengungkapkan ada 1,7 juta anak usia15-17 tahun ditemukan bekerja dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
Menurut Sri Roshidayati, terdapat faktor pendorong terjadinya pekerja anak yaitu kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap pekerja anak serta terbatasnya pemanfaatan waktu luang karena minim sarana prasarana. Sedangkan faktor penarik adalah tingginya kebutuhan tenaga kerja di desa saat panen tiba, peraturan belum eksplisit menyatakan pekerja anak berbahaya serta faktor budaya setempat terutama di desa untuk pelestarian sektor pertanian.
Untuk mengatasi masalah pekerja anak, Bappenas telah melaksanakan berbagai program seperti Desa ramah anak, Pusat kegiatan anak, Forum anak, Peraturan desa , gugus tugas, pelatihan bagi petani dan buruh tani serta menggalakkan seni budaya dan olah raga bagi anak dan orang tua melalui pusat kegiatan masyarakat di desa.
Pemateri lain dari Kementerian Tenaga Kerja R.I. Sri Astuti menjelaskan kebijakan dan regulasi penurunan pekerja anak yang dilakukan oleh institusinya melalui penarikan pekerja anak, sosialisasi norma perlindungan pekerja anak dan melakukan pencegahan dengan zona bebas pekerja anak. Namun adanya Pandemi Covid 19 menjadi hambatan dalam mewujudkan target zero pekerja anak pada tahun 2024.
Pemerintah daerah diharapkan memasukkan isu pekerja anak di renja dan RPJMD supaya mendapatkan anggaran, selain itu juga harus melakukan sinergi dengan lintas sector sesuai peran masing-masing karena saling terkait.
Country Officer International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste Saifuddin Irham Ali mengungkapkan data 57,16% angkatan kerja di dominasi oleh lulusan SLTP. Untuk itu ILO menyuarakan pesan tidak mempekerjakan anak, melakukan sosialisasi tentang pekerja anak serta pelibatan serikat peker dalam peningkatan kapasitas pekerja anak.[ddt.dp3ap2kb]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *