Pemerintah Provinsi NTB Dinilai Cukup Berhasil Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Mataram (24/09/2021) — Upaya Pemerintah Provinsi NTB menurunkan kasus perkawinan anak dinilai cukup berhasil dengan lahirnya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Apresiasi diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada tanggal 16 April 2021 dengan sebuah penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., atas keberhasilan Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Termasuk di dalamnya menyangkut pemberdayaan serta perlindungan perempuan di NTB.
Menteri PPPA R.I. Gusti Ayu Bintang Darmawati berpesan, praktik perlindungan anak dan perberdayaan perempuan yang telah dilakukan di kabupaten/kota se-NTB merupakan satu langkah yang sangat luar biasa dan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi lain untuk dijadikan contoh baik.

Menanggapi Menteri Bintang saat itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menganggap penghargaan tersebut merupakan kerja dan sinergi bersama Wakil Gubernur NTB Sekda dan semua pihak dan beliau dedikasikan penghargaan tersebut untuk Ibu Wagub dan Ibu Ketua TP PKK yang terus konsen pada urusan anak dan perempuan. Menyanjung peran partisipasi keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan di NTB, Menurut Doktor Zul, inilah salah satu hikmah memiliki Wakil Gubernur perempuan yang memahami persoalan posyandu keluarga, anak dan perempuan, sehingga kerjanya dengan hati. Adanya Perda ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di NTB.
Prestasi lain keberhasilan NTB dalam bidang Perlindungan Anak adalah keberhasilannya 5 Kabupaten/kota meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021, predikat KLA Pratama untuk Kota Bima dan Kabupaten Bima sedangkan Kota Mataram, Lombok Barat dan Dompu berhasil naik peringkat menjadi KLA Madya. KLA merupakan wujud keberhasilan suatu kota dalam pembangunan berbasis anak melalui integrasi komitmen dan pendayagunaan sumber daya masyarakat, pemerintah, dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan demi menjamin hak dan perlindungan anak.
Pada tahun 2020, Provinsi NTB juga berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). yaitu bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Penghargaan tersebut akan diterimakan pada tanggal 13 Oktober 2021 langsung oleh Kementeri PPPA R.I.
(Sebagai informasi berita ini ditulis sebagai Klarifikasi berita Pos Bali, tanggal 23 Septeber 2021 dengan tajuk “Tinggi, Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid 19, Zul Rohmi dinilai gagal investasi Generasi Bangsa”).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.