Lombok Tengah(13/09/2021) – Dinas P3AP2KB NTB berkomitmen memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, diantaranya adalah keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam rangka mempersiapkan kunjungan Kementerian
Bulan: September 2021
UPTD PPA NTB Berhasil Mediasi Kasus Perebutan Hak Asuh Anak
Mataram (15/09/2021) — Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (UPTD PPA PROV NTB) berhasil menangani kasus perebutan hak
Kemen PPPA Dorong Perkuat Komitmen dan Strategi PUG & PPRG di Daerah
Siaran Pers Nomor: B-323/SETMEN/HM.02.04/09/2021 Jakarta (13/09) – Dalam upaya pengintegrasian isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi
Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Prioritas Pembangunan Indonesia
Siaran Pers Nomor: B-322 /SETMEN/HM.02.04/09/2021 Jakarta (9/09) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi
TINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESPRO CATIN, UPAYA DINKES NTB TURUNKAN AKI, AKB DAN STUNTING
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin atau sering disebut Catin merupakan salah satu program yang saat ini menjadi perhatian Seksi Kesehatan
SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, POLA ASUH ANAK DAN POSYANDU KELUARGA DI DESA SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Sembalun, (4/08/2021) — DP3AP2KB Provinsi NTB terus menggencarkan Sosialisasi dampak buruk Pernikahan Anak dengan menyasar desa-desa diwilayah Pulau Lombok. Bekerjasama dengan DP3AP2KB Kabupaten Lombok
SILATURRAHMI DENGAN PLT. KEPALA DESA JEROWARU MEMBAHAS DATA PERKAWINAN ANAK DAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP POSYANDU)
Jerowaru, Lombok Timur, 05/08/2021 – setelah melakukan kunjungan silaturrahmi ke lurah pancor, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM melanjutkan
Suara Anak Penting, Bunda Eni Tekankan Kemampuan Advokasi Dan Komunikasi
Mataram-Partisipasi anak dalam pembangunan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu suara anak harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. “Terkait hal ini kemampuan
Pemprov NTB Bentuk Puspaga Diseluruh Kab/Kota, Perkuat Kapasitas Keluarga
Mataram – – Pemerintah Provinsi NTB akan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) diseluruh Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai unit pelayanan pembelajaran keluarga sampai ke tingkat