Menteri PPPA Dukung Permendikbudristek PPKS, Lindungi Kampus Dari Kekerasan Seksual

Siaran Pers Nomor: B- 429/SETMEN/HM.02.04/11/2021
Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan kembali dukungan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai regulasi yang melindungi perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi dari kekerasan seksual.
“Fakta di lapangan menunjukan bahwa kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi sering kali tidak tertangani dengan semestinya, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap kondisi mental dan fisik dari korban. Dalam menyikapi situasi darurat kekerasan seksual ini, saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung penuh hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” tegas Menteri Bintang dalam Webinar Merdeka Belajar: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual yang diselenggarakan Kemdikbudristek (12/11).
Menteri Bintang menekankan Permendikbudristek PPKS menguatkan upaya Kemen PPPA untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak Indonesia. Sekaligus menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah, menangani dan mengurangi resiko berulangnya kekerasan seksual di kampus, sembari terus memperjuangkan pengesahan, regulasi dan sistem hukum penanganan kekerasan seksual yang lebih komprehensif.
Permen PPKS menurut Menteri Bintang merupakan solusi yang sangat diharapkan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai tempat membumikan kemerdekaan, membangun, peradaban, dan mendorong kemajuan demi meraih Indonesia Maju yang dicita-citakan.
“Kami berharap setiap civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia dapat menangkap semangat dari Permen PPKS ini dan denganpenuh semangat ikut menumbuhkan kehidupan civitas akademika yang aman, mengedepankan pada kemanusiaan, serta berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan,”tutur Menteri Bintang.
Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, Alissa Wahid menyambut baik Permendikbudristek PPKS. Alissa menekankan kasus kekerasan seksual yang terjadi dan dialami oleh korban memberikan dampak langsung kepada keluarga yang menerima korban dalam kondisi terguncang dan berpengaruh terhadap masa depannya kelak. Hal tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan harapan dari para orang tua yang mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi untuk menimba ilmu dan menjadi individu yang berpendidikan.
Selain Menteri Bintang, dukungan terhadap Permendikbudristek PPKS diberikan juga oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang telah berkomitmen untuk mewujudkan moderasi beragama sebagai solusi dari menghadapi problem keagamaan dan kebangsaan dengan mengimplementasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umat. Oleh karenanya, perlindungan terhadap civitas akademika dalam konteks kekerasan seksual adalah bagian dari implementasi moderasi beragama dan aktualisasi ajaran agama.
Upaya perlindungan civitas akademika dari kekerasan seksual tersebut diwujudkan Kementerian Agama salah satunya melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Senada dengan itu, Ketua Umum Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI, Diah Pitaloka mengapresiasi terbitnya Permendikbudristek PPKS sebagai suatu langkah yang progresif melawan kekerasan seksual.
Permendikbudristek PPKS menurut Menteri Nadiem Makarim merupakan upaya mengisi kekosongan produk hukum yang belum mengakomodir permasalahan kekerasan seksual yang terjadi kepada korban berusia diatas 18 tahun yang belum menikah dan tidak terjerat sindikat perdagangan manusia, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Korban dengan identitas tersebut belum terlindungi peraturan perundangan-undangan baik UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun UU Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga Permendikbudristek PPKS diharapkan dapat menjadi solusi.
Menteri Nadiem juga menekankan Permendikbudristek PPKS merupakan peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Peraturan ini merupakan penekanan pemerintah untuk melindungi korban yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan civitas akademika dari kekerasan seksual, serta mencegah kontinuasi terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.