Edukasi Penanganan TPPO melalui Posyandu Keluarga

Mataram, (17/05/2022) – Edukasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat penting dilakukan untuk mendidik masyarakat agar terhindar dari masalah tersebut, dimana TPPO sering menimpa saat mereka sedang mencari pekerjaan.
Mengingat TPPO adalah kejahatan yang terorganisir, maka masyarakat harus mengetahui modus kegiatannya agar dapat menghindarinya.
Universitas Muhammadiyah Mataram bekerjasama dengan Unbound Indonesia dan Dark Bali menggelar pelatihan dan sosialisasi pengetahuan dasar Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahan Pernikahan Dini (Child Marriage) di Gedung Auditorium H. Anwar Ikraman, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Acara dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, dalam arahannya beliau menekankan bahwa masalah perdagangan orang dan penikahan anak bukan masalah kecil yang bisa di pandang sebelah mata, butuh penanganan yang komperhensif yang melibatkan seluruh pihak.
“Perlu kita lakukan edukasi melalui media yang sudah ada di masyarakat, seperti posyandu keluarga,”ujar Ummi Rohmi.
“Sebagai sarana pelayanan integrasi, posyandu dapat dipakai untuk mensosialisasikan berbagai hal seperti stunting, kematian bayi, ibu hamil, perkawinan anak, pekerja migran unprosedural termasuk TPPO,”tambah Ummi Rohmi.
Di sisi lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. H. Arsyad Abdul Ghani menjelaskan tinggi nya masalah perdagangan manusia.
“Upaya pencegahan TPPO dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa melalui program sosialisasi secara langsung kepada masyarakat,”ujar Rektor UMMAT tersebut.
Sementara, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan 3 unsur pokok yang harus terpenuhi dalam mengidentifikasi TPPO yaitu proses, cara dan tujuan.

“TPPO terjadi ketika calon tenaga kerja direkrut dengan cara dipaksa, diancam, ditipu oleh pihak pemberi kerja,”ujar Bunda Wisma.
“Modus tersebut menimbulkan CTKI menjadi kelompok yang rentan terkena ekploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat,”lanjut Bunda Wisma.
Lantas Bunda Wisma mengutip data TPPO yang terjadi di NTB berdasarkan aplikasi Simfoni PPPA, tahun 2018 terjadi 44 kasus, kasus naik menjadi 53 pada tahun 2021. Sebagian besar korban berasal dari Lombok Timur.
Dalam rangka memberantas TPPO pemerintah NTB telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi NTB. Melalui Gugus Tugas tersebut dilakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Nusa Tenggara Barat.[dodik.dp3ap2kb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.