Penanganan Perkawinan Anak di NTB jadi Model Daerah Lain

Mataram (27/05/2022) –Nusa Tenggara Barat terus menjadi modeling bagi daerah lain dalam upaya menangani kasus perkawinan anak.

Seperti terlihat pada kaji banding oleh Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan di DP3AP2KB Provinsi NTB.
Mereka ingin melihat implementasi penerapan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
“Karakteristik budaya Pulau Lombok mirip dengan Bali berbeda dengan Pulau Sumbawa yang lebih lekat dengan Sulawesi,”jelas Kepala DP3AP2KB T.Wismaningsih Drajadiah saat menerima rombongan dari Luwu Timur yang dipimpin oleh Ketua DPRDnya.
“Untuk kasus perkawinan anak di Pulau Lombok lebih dominan,  sedangkan di Pulau Sumbawa lebih banyak kasus kekerasan anak “lanjut Bunda Wisma.
Lantas Bunda Wisma menjelaskan asal muasal terbitnya Perda dan adanya inisiasi DPRD yang kebetulan ketuanya adalah seorang perempuan yang komit terhadap masalah anak.

“Kami datang bersama pansus Raperda PPA dan OPD terkait untuk kaji banding dalam penerbitan Perda Perkawinan Anak dan penerapannya di NTB,”jelas Ketua rombongan Muhammad Said.

“Harapan kami, Perda tersebut dapat kami terapkan juga di daerah kami,” ujar M.Said.
M. Said juga mengharapkan kunjungan balasan dari NTB seraya mempromosikan Luwu Timur sebagai daersh yang juga kaya akan obyek pariwisata khususnya wisata alam dengan 5 danau yang menarik.
Saat diskusi bahasan menarik yang ditanyakan adalah mengenai perbedaan istilah pendewasaam usia perkawinan dan pencegahan perkawinan anak,

data kasus fluktuatif, strateginya pencegahan dan penanganan serta pasal sangsi, begitu juga dengan masalah Mou dengan  perguruan tinggi yang memberdayakan mahasiswa sebagai agen of change PPA.
Sangsi pidana dihapus krn tidak sesuai dgn KUHP. lebih pada sangsi sosial.[ddt.dp3ap2kb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.