Mataram, (27/06/2022) – Temu Forum Anak NTB merupakan kegiatan pertemuan seluruh Forum Anak di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Kegiatan ini diharapkan membangun semangat anak-anak
Bulan: Juni 2022
Sambut Kunjungan DP3AK Provinsi Jatim, DP3AP2KB NTB Kenalkan Posyandu Keluarga
Mataram – Kepala DP3AP2KB NTB, Wismaningsih Drajadiah didampingi Kepala Bidang Perlindungan Permpuan menerima kunjungan kerja rombongan DP3AK Provinsi Jatim di ruang rapat Kantor DP3AP2KB
Cegah Perkawinan Anak dengan Mewujudkan Sekolah Ramah Anak
Mataram, Perkawinan Anak yang terjadi di Provinsi NTB disebabkan oleh banyak faktor salah satunya kurangnya akses informasi mempelajari kecakapan hidup dan hak kesehatan seksual
Wagub NTB Datangi Kementerian PPPA R.I. Promosikan Posyandu Keluarga dan Kota Layak Anak
Jakarta, (15/06/2022) Kunjungan Kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Wabup Sumbawa Barat dan Dompu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu didampingi oleh
Tekan Kasus Perkawinan Anak dan Kekerasan Pada Perempuan, Wagub NTB Kunjungi Menteri PPPA
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian PPPA Republik Indonesia di
Persiapkan Masa Depan Dengan Tidak Menikah Dini
Masa remaja adalah masa paling indah. Gairah dan penuh semangat. Maka berusahalan untuk tidak menikah dini. Demikian disampaikan Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi
Bunda Niken: PKK Memperlancar dan Sukseskan Tugas Pemerintah
Gerung (07/06/2022)–PKK dibentuk untuk mendukung dan memperlancar tugas pemerintah, oleh karena itu harus dipastikan semua TP PKK Desa dan Kecamatan aktif bekerja sesuai pembagian
Sensus Penduduk 2020 untuk mengukur Pembangunan Demografi di NTB
Mataram, (31/05/2022) – Sensus Penduduk Lanjutan 2020 dapat dijadikan indikator pembangunan kependudukan di Nusa Tenggara Barat karena hasilnya berupa parameter demografi dan karakteristik demografi
Program OPD disinkronkan dengan Pemberdayaan Desa Gemilang
Mataram (31/05/2022) — Perencanaan tahun 2023 hasil musrenbang harus sinkron dengan major project pemberdayaan desa gemilang pemerintah provinsi. Setiap OPD harus menentukan lokus yang