Wagub NTB Datangi Kementerian PPPA R.I. Promosikan Posyandu Keluarga dan Kota Layak Anak

Jakarta, (15/06/2022) Kunjungan Kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Wabup Sumbawa Barat dan Dompu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu didampingi oleh Kadis P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kadis P3A Kabupaten Kota se Nusa Tenggara Barat, diterima oleh Menteri PPPA Ibu Bintang Puspayoga di Ruang Rapat Kementerian PPPA RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Hadir dalam Kunker tersebut adalah Sekretaris Menteri PPPA RI, Deputi KHP, PKA, dan PHA serta staf ahli Menteri PPPA.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan pokok dalam diskusi adalah terkait gagasan Wagub Nusa Tenggara Barat adalah ;
1. Poosyandu Keluarga harus dapat dijadikan pangkal tolak seluruh edukasi terkait pola asuh, kesehatan keluarga, kekesaran perempuan serta edukasi penting menyangkut pencegahan perkawinan anak dan atau pendewasaan usia perkawinan.
Posyandu Keluarga /dusun dapat dijadikan basis peningkatan efektivitas pembelajaran dan edukasi bagi warga, karena di Nusa Tenggara Barat sebagian besar warga masyarakat tinggal di pedesaan atau dusun yang sangat minim dari jangkauan sosialisasi dan edukasi terutama menyangkut hal-hal di atas.
2. Selain Posyandu Keluarga berbasis dusun, hal penting lainnya yang menjadi penekanan kebijakan dan Komitmen Umi Rohmi adalah terkait Kabupaten Kota Layak Anak (KLA), pada saat ini sudah mencapai tahap akhir penilaian dan evaluasi lapangan.
Terkait KLA di Nusa Tenggara Barat ditekankan bahwa agar Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara terus berupaya memperbaiki seluruh komponen/unsur penilaian agar dapat dicapai nilai minimal yg dapat meningkatkan capaian program KLA pada tahun 2023 mendatang.

Komitmen Wagub NTB disambut sangat positif oleh Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian PPPA dan bahkan dapat dijadikan nilai plus. Atas dasar capaian KLA tahun 2022 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih focu pada pencapaian Provinsi Layak Anak (PROVILA) pda tahun 2023.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PPPA di Kabupaten/Kota se NTB menjadi atensi khusus Menteri PPPA dalam realisasi pelaksanaan kegiatan, dengan harapan anggaran DAK dapat mencapai relaisasi yng optimal dan sesuai tuntutan kinerja/peruntukan berdasarkan petunjuk tekhnis yang ada. (kabidpp.dp3ap2kbntb)