Melalui Penguatan Pokja PUG, NTB bersinergi wujudkan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pemerintah.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program/kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi Anggaran Responsif Gender (ARG).
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Penguatan Pokja PUG tahun 2022 bertempat di ruang Geopark Bappeda Provinsi NTB hari Rabu 7/9/22.

Kepala Bappeda, Dr. Ir. H. Iswandi, MSi dalam sambutannya menyebutkan hal2 yang perlu menjadi perhatian kita semua yaitu tingginya angka kemiskinan, stunting, kekerasan pada perempuan/anak dan perkawinan anak.
“Terkait ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengarusutamaan gender, pertama apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender tadi, kedua, setelah direncanakan tetapkan siapa target yang sebaiknya dijadikan sasaran dari program kegiatan masing-masing, dan ketiga kapan dan bagaimana program kegiatan itu akan dilakukan,“ jelasnya.
Kepala DP3AP2KB dlm materinya menyampaikan posisi IPG dan IDG Prov. NTB tahun 2020 dan 2021 yg menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dari laki2.
Bunda Wisma panggilan akrab beliau jg menyampaikan implementasi PUG permasalahan dan hal2 yg perlu dilakukan.

Sedangkan akademisi ibu Dr. Ir. Ruth Stella Thei MS menjelaskan perlunya PUG dlm pembangunan daerah. Langkah2 dlm penyusunan PPRG serta pelaksanaan monev.
Kegiatan penguatan ini menghasilkan rekomendasi sbb.:
Pokja PUG mengawal setiap OPD melalui Focal Point untuk membuat dokumen GAP (Gender Analysis Pathway) GBS (Gender Budget Statement), KAK dan membuat SK Focal Point.
Perlu diadakan Workshop Implementasi PUG melalui PPRG dg sasaran Focal Point.
Perlu melakukan pendampingan secara kontinue thd pelaksanaan ARG di msg OPD dan Kab/Kota.
(nnhkhp8922)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.