Perkawinan anak dan pekerja anak di Lombok Timur membutuhkan perhatian

Selong (20/09/2022) — Masalah perkawinan anak diungkap oleh Judan, SH. dari LPA Lombok Timur pada Sosialisasi Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aula Rupatama 1 kantor Bupati Lombok Timur.
Beliau menyodorkan data persalinan remaja tahun 2021 sebanyak 14.774 kasus, sedangkan data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama sebanyak 30 sampai 40 kasus, ada gap yang cukup besar yang berpotensi meledak.
Menurut beliau, penyebab utama perkawinan anak adalah faktor budaya, kehamilan yang tidak diinginkan dan motif ekonomi.

“Kami ingin masuk melalui UU nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS khususnya pasal 10, dimana mereka dapat dijerat sebagai pelaku kekerasan anak (pemaksaan perkawinan anak) karena alasan budaya dan pernikahan belum cukup usia 19 tahun,” ujar Judan.
Masalah lain adalah pekerja anak disektor perkebunan tembakau yang cukup banyak di Lombok Timur.
“Kita tidak boleh bersikap permisif pada anak-anak yang bekerja atau pekerja anak karena mereka wajib mendapat hak tumbuh, berkembang dan partisipasi sesuai hak dan martabatnya sebagai manusia,  sesuai UU nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak,”ungkap Kepala DP3AP2KB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah.

Mengenai naiknya angka Perkawinan Anak menjadi urutan kedua di Indonesia, Bunda Wisma berpesan untuk secara dini membentengi anak-anak agar tidak mudah pacaran, nilai agama harus dikedepankan.
Dampak perkawinan anak terhadap pembangunan sangat buruk, karena akan menyebabkan KDRT, kemiskinan, Stunting, penyimpangan budaya dan aspek lainnya

Sebagai info kegiatan Sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dihadiri oleh 30 orang dari Toma, Toga, Todat dan Forum anak,  aktivis, akademisi dan perwakilan lembaga masyarakat.[ddt.dp3ap2kb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.