Mataram (04/10/2022)– Sinergi anggaran antar instansi menjadi bahasan dalam Rapat Koordinasi optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.
Rakor yang dibuka oleh Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH. tersebut dilaksanakan di kantor DP3AP2KB Provinsi NTB dan dihadiri oleh instansi terkait seperti kesehatan, BKKBN, sosial, dukcapil, dikbud dan kominfotik.
Bu Asisten menyinggung masalah adminduk yang menjadi pangkal masalah masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa mainset masyarakat harus berubah dalam memandang kepemilikan kartu keluarga.
Mengenai masalah kesehatan reproduksi, dapat diterapkan pada siswa di sekolah.
“Ibu bapak guru harus menjadi penyaring dalam pendidikan karakter kepada siswa, “ujar Asisten III.
“Saya dulu sering dibully oleh guru karena dituduh mengajar sex bebas,” lanjut Asisten III.
“Bapak ibu guru, sekarang jaman modern, mereka sudah pintar mencari di goggle yang belum tentu benar, lebih baik kita kasih tahu yang sudah terbukti berbasis ilmiah kesehatan,”cerita Bunda Eka saat menangkis protes para guru di sekolah.
Tentang keluarga berkualitas, hal yang perlu dilakukan adalah intervensi pada keluarga yang berisiko stunting, sejak mulai remaja, bumil dan balita.
Sedangkan dalam pelayanan kesehatan, saat ini ada 4 kab/kota di Provinsi NTB yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu Mataram, Dompu, Kota Bima, dan Lombok Utara, dimana 95% penduduk mendapat jaminan kesehatan.
Keuntungan UHC adalah kemudahan masyarakat miskin saat sakit dapat langsung mengakses fasilitas kesehatan tanpa ribet mengurus administrasi. Mereja langsung di cover dan ditangani pemerintah.
Khusus masalah stunting, Asisten III mengharapkan menu-menu dari dana APBN yang ada di BKKBN dapat mengcover kebutuhan intervensi Stunting dalam rangka peningkatan keluarga berkualitas.[ddt.dp3ap2kb]
Sinergi Penganggaran Kunci Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas
