-
Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak
Siaran Pers Nomor: B- 027/SETMEN/HM.02.04/02/2021 Jakarta (15/02) – Kasus Wedding Organizer (WO) Aisha Weddings yang mengajak para perempuan untuk menikah di atas usia 12 tahun hingga maksimal 21 tahun menandakan bahwa perkawinan anak tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia. Merespon kasus ini, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin mengungkapkan bahwa kasus Aisha Weddings menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan advokasi, serta menegaskan bahwa perkawinan anak tidak boleh terjadi. “Kasus Aisha Weddings ini, menjadi tantangan bagi Kemen PPPA untuk dapat merespon cepat dan mengawal isu pencegahan perkawinan anak, serta memastikan tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal.…
-
SIPJA, Mempermudah Penilaian Kinerja ASN
Mataram (04/02/2021) – Pemerintah Provinsi NTB segera menerapkan penilaian kinerja ASN berbasis elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Disiplin dan Kinerja (SIPJA). ASN di Provinsi NTB akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan mulai tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebagai konsekwensinya, setiap ASN dituntut untuk menampilkan kinerjanya secara maksimal. Penilaian kinerja pegawai akan dilakukan secara elektronik agar lebih efektif dan efisien. Untuk memulai proses tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mensosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB. Diharapkan saat penerapan nanti tidak ada hambatan bagi ASN untuk menggunakan sistem baru tersebut. “Prinsip pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan SKP, baik…
-
Political Will DPRD terhadap program PPA sudah cukup baik
Mataram (08/02/2021) — Terbitnya Perda No. 8 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda Pencegahan Perkawinan Anak tahun 2021 menunjukkan political will DPRD yang pro terhadap penyelenggaraan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. Demikian di sampaikan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin, MM. pada rapat dinas dengan para staf. “Tugas kita selanjutnya adalah mengawal kebijakan tersebut supaya dapat diimplementasikan,jangan sampai melempem dalam tahap pelaksanaan di lapangan”pesan Bunda Eny. “Jangan tinggalkan mitra strategis kita TP PKK dan Darma Wanita karena kita sangat membutuhkan dukungan stakeholder untuk mencapai target program Perlindungan Perempuan dan Anak,”lanjutnya. Hal lain yang dipesan oleh Bunda Eny…
-
Sekolah Perempuan, Mendidik Perempuan Memahami Haknya Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan
Mataram (02/02/2021) – Sekolah Perempuan salah satu alternatif cara meningkatkan kapasitas perempuan agar berdaya guna dan mampu ambil bagian dalam pembangunan menuju NTB Gemilang. Membangun Kemampuan dasar perempuan di perlukan metode khusus yang dapat menjangkau keberadaan mereka sesuai dengan situasi kondisi, sosial budaya dan norma yang ada di dalam masyarakatnya. Metode pengajaran sekolah perempuan tidak sama dengan sekolah formal, namun secara prinsip cara belajarnya sistematis, berkelanjutan , membangun Ide dan gagasan untuk kemajuan masyarakat khususnya perempuan rentan. Sasaran Sekolah Perempuan adalah mereka yang rentan akibat korban tindak kekerasan termasuk korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO), Pekerja Migran Indonesia yang purna tugas. Mereka diutamakan yang bertindak sebagai kepala keluarga, dengan harapan…
-
Tip Bekerja di Era Pandemi Covid 19 dari Bu Kepala Dinas P3AP2KB
Mataram (01/02/2021) – Mengawali bulan Januari 2021, Karyawan-karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan pesan khusus dari Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. saat melaksanakan apel pagi. “Kunci sukses bekerja saat Pandemi Covid 19 saat ini adalah upaya kita menyesuaikan diri dengan situasi kondisi dan tetap menjaga Protokol Kesehatan”pesan Bunda Eny. “Saya harapkan teman-teman bekerja secara cerdas dan efisien menyikapi situasi saat ini, kita harus mampu menyesuaikan jam kerja kita saat Pandemi Covid 19 sehingga kinerja kita tetap terjaga secara maksimal,”tambahnya. Selanjutnya diperintahkan kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk segera menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar…
-
Sekolah Perempuan Desa Pandanwangi Didik Perempuan Berfikir Kritis
Lombok Timur (28/01/2021) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berusaha meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu berfikir kritis dan mempunyai kreatifitas agar mampu berperan dalam pembangunan. Dinas P3AP2KB Provinsi NTB melakukan pembinaan pada komunitas sekolah perempuan di Desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Hj. Erni Suryani, S.Sos., MM. yang memimpin rombongan memompa semangat para perempuan di Desa Pandanwangi. “Perempuan desa harus memiliki daya fikir yang kritis, sehingga berani mengekspresikan ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas hidup, mampu mendidik anaknya dan pada akhirnya Rumah Tangga mereka sejahtera,”ujar Bunda Erni. “Melalui sekolah perempuan mereka dibuka wawasannya agar mampu mencari solusi dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya,”ujar Bunda…
-
Dusun Anti Perkawinan Anak itu bernama Balibe
Praya (20/01/2020) – Kita bisa bercermin kepada masyarakat Balibe Bonder Kabupaten Lombok Tengah yang berhasil mengatasi masalah terjadinya Perkawinan Anak. Menurut Dairi Kepala Dusun Balibe kunci keberhasilan dusunnya dalam mencegah terjadinya pernikahan anak adalah komunikasi yang efektif dengan warga dusun. “Saya berikan pemahaman di depan ketika ada warga masyarakat yang berhasrat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur,” kata Dairi memberi penjelasan kepada Tim dari Dinas P3AP2KB Provinsi yang datang berkunjung ke kampungnya. “Saya bilang kepada warga, bagi yang berani menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tidak akan dihadiri oleh penghulu dan dikemudian hari bakal mendapatkan kesulitan dalam mengurus Akte Nikah dan tidak akan mendapatkan😃😃😃😃rtu Keluarga dan KTP,”lanjut Dairi.…
-
BNN Provinsi NTB Mendukung Pencegahan Narkotika Bagi Anak Sekolah
(Mataram, 14/01/21) — Sesuai Instruksi Presiden R.I Nomor 2 tahun 2020, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2020-2024 harus dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga sertan Pemerintah Daerah. Dinas P3AP2KB selaku pemangku kepentingan program Perlindungan Anak menyambut baik tugas tersebut dengan mensinkronisasi program P4GN kedalam kegiatan Perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak anak khususnya kluster pendidikan. Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak (PHA) Ir. Dede Suhartini, M.Si. bertemu dengan Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN Provinsi NTB Drs. H. Nur Rachmat, Apt. untuk menyamakan langkah dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Program Perlindungan Anak di Sekolah sangat strategis jika di padukan…
-
GDPK Sebagai Pedoman Untuk Menyongsong Era Bonus Demograsi 2020-2030
Mataram (12/01/2021) – Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) seharusnya menjadi baseline data pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi NTB mengingat pada tahun 2020-2030 nanti kita mendapatkan bonus Demografi. “Suatu kondisi komposisi penduduk yang didominasi kalangan muda yang berusia produktif , ini yang harus kita antisipasi mulai sekarang, bonus demografi 2030 harus menjadi benefit bukan beban,”ujar Helmi Presiden Koalisi kependudukan NTB. “Kita harus berani membalik mainset cara pandang pembangunan di NTB dengan memandang Pulau Sumbawa sebagai sasaran potensial untuk lebih dikembangkan dengan meratakan jumlah penduduk yang saat ini masih jomplang dengan 70% penduduk tinggal di Pulau Lombok yang luasnya hanya ¼ Provinsi NTB,”lanjutnya. “Migrasi penduduk adalah salah satu jalan keluar, namun…
-
Kasus Penelantaran Keluarga oleh Suami berhasil difasilitasi
Mataram (25/08/2020) – Kasus penelantaran keluarga oleh suami sejak bulan Juli 2020 telah diselesaikan oleh Dinas Sosial bersama DP3AP2KB bersama dengan instansi/lemabga terkait. Kasus KDRT yang menimpa ibu F merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat yang memerlukan penanganan komprehensif karena masalahnya melibatkan berbagai sektor. Melalui rumah perlindungan trauma centre (RPTC) Dinas Sosial Provinsi NTB berhasil memfasilitasi kasus korban penelantaran yang sudah berjalan cukup lama yaitu sejak bulan Juni 2020 dimana kasus tersebut dirujuk oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah ke RPTC Dinas Sosial, selama tinggal di RPTC, korban mendapatkan pelayanan yang ada di RPTC. Selama masa tersebut, pihak Dinas Sosial berusaha mencari jalan keluar dengan berkoordinasi…
