Berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah. Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak.Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menekankan untuk penanganan masalah kekerasan anak harus langsung menuju ke akar masalah dan juga sosialisasi terkait permasalahan kekerasan anak dapat dilakukan secara massif, ungkapnya saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu(05/05). Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H, mengungkapkan bahwa pihaknya…

Mataram (03/05/2021) – Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya semua OPD menjadi Badan Publik yang Informatif,artinya menjamin akses informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Demikian ungkap Kepala Dinas Kominfotik Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.MM. dihadapan 30 peserta diklat Jurnalistik yang diadakan oleh Dinas P3AP2KB Provinsi NTB bekerjasama dengan Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI). “Saya menargetkan semua OPD harus menjadi badan publik informatif tahun 2021 sebagai cerminan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan sebagai implementasi dari misi pemerintah provinsi yaitu bersih dan melayani,”ujar Bang Najam. “Apresiasi saya berikan kepada Dinas P3AP2KB yang telah…

Mataram, (29/04/2021) – Diperlukan upaya membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam melindungi anak dari paham Radikalisme dan Terorisme. Upaya tersebut akan efektif jika ada payung hukum sebagai pedoman dalam operasional dilapangan, dimana mengatur peran provinsi,kabupaten/kota dan lembaga terkait. Hal lain yang juga penting adalah dukungan program dari lembaga yang ada seperti Lembaga Perlindungan Anak. Melalui pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty, MM. maka dimulailah kegiatan membangun kebersamaan memerangi penyebaran paham radikalisme pada anak. Stakeholder yang terkait diantaranya adalah Bangkesbangpoldagri, LPA, MAS, Dinas Sosial dan Kementerian Agama. “Saat ini paham radikalisme sudah masuk ke ranah anak-anak, mereka dijadikan sasaran, oleh karena itu kita wajib melindungi…

Mataram, 26 April 2021 – Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I. (PMK) dan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Sosialisasi Pembangunan Keluarga dan Pembentukan SDM Unggul untuk mengatasi Stunting di NTB. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs Sam’an, M. Si dalam arahannya menekankan untuk fokus dalam pembangunan manusia melalui perencanaan berkeluarga. Dalam hal ini posisi BKKBN sangat strategis sebagai Koordinator Penanganan dan Pencegahan Stunting. “Saat ini angka Stunting di NTB menyentuh 37,85% diatas angka nasional sebesar 27,7% sementara target yang harus dicapai 14% hingga tahun 2024. Untuk itu, BKKBN menggandeng seluruh mitra kerja baik OPD, Lembaga Kemasyarakatan, NGO dan seluruh pemangku kebijakan agar pekerjaan yang sangat berat ini dapat…

Mataram (16/04) Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pendekatan yang ramah anak untuk mengungkap kasus pun patut diapresiasi. Salah satunya kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan di Kota Bima, Prov. NTB dengan saksi kunci seorang anak. “Apresiasi saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah Prov. NTB atas tim yang solid dan secara responsif telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada 2020, sebagai alat bagi pemerintah untuk mengurangi tingginya angka perkawinan anak di Prov. NTB. Tentunya peraturan daerah ini harus dijadikan sebagai acuan langkah bagi…

(Senggigi, 08/04/2021) – Masalah perkawinan anak masih menjadi persoalan di Nusa Tenggara Barat, tercatat 840 kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat, persentase Perempuan Usia 20-24 tahun yang usia perkawinannya kurang dari 18 tahun sebesar 1,2 juta (11, 21%) yang artinya 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia anak. Sedangkan di NTB kasusnya lebih tinggi yaitu 15,48%, angka ini naik menjadi 16,1%. pada tahun 2019. Perkawinan usia anak lebih rentan terjadi pada perempuan, hanya 1 dari 100 laki-laki usia 20-24 yang menikah pada saat usia anak. Pemerintah berusaha menurunkan angka kejadian perkawinan usia anak dari 11,2% pada tahun 2018, menjadi 10,8%…

Mataram (1/04/2021) — Kepala DP3AP2KB Ir Husnanidiaty Nurdin MM . mewakili Wakil Gubernur hadir dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi NTB Menurut Ketua PIM NTB Hj. Baiq Diyah ratu Ganefi, ekonomi itu berawal dari perempuan hebat yang berada di rumah, membantu suami mencukupi nafkah keluarga dengan berjualan demi peduli terhadap keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan tagline “Perempuan maju, menjaga ekonomi keluarga”. “Perempuan Indonesia Maju ini anggotanya beragam, ada yang berprofesi sebagai Notaris, Pengacara, ASN, ada juga dari kalangan Ibu Rumah Tangga, tidak melulu berasal dari pengusaha, tetapi mereka adalah teman-teman yang peduli terhadap kegiatan sosial masyarakat untuk memajukan ekonomi perempuan”Ujar Baiq Ganefi. Dikatakan lebih lanjut…