PERNYATAAN KOMITMEN
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- Prinsip Dasar
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalarn bentuk apapun kepada Lembaga Pemerintah. perscorangan atau kelembagaan untuk Mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang- undangan.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak akan meminta atau meminta suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseroan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan dan;
- Pemerintah Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegah kurupsi di lingkungannya dengan meningkatkkan integritas pengawasan dan perbaikan system seesuai tugas dan fungsinya.
- Pemerintah Nusa Tenggara Barat akan menerapkan dan melaksanakn fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Yang diantaranya adalah menyediiakana sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
- Pemerintah Nusa Tenggara Barat akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan gratifikasi di lingkunfan Pemerintah Nusa Tenggara Barat, yang meliputi antara lain : Penyusunan aturan, Training of Trainers (TOT), Sosialisasi, Diseminiasi, Pemrosesan, Pelaporan penerimaan hadiah fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
- Pemerintah Nusa Tenggara Barat akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah / fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan
