Mataram, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM menerima silaturrahmi LPA NTB, Islam Relief dan TP-PKK NTB dalam rangka Diskusi rancangan penandatanganan MoU Lintas Sektor untuk perlindungan anak.
MoU tersebut akan melibatkan NGO dan kelompok masyarakat yang bergerak pada isu perlindungan anak umumnya termasuk isu pencegahan perkawinan anak dan HKSR khususnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bu Nunung menyarankan “kerangka besar MoU tersebut adalah perlindungan anak, sehingga nanti isu pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu penting yang diprioritaskan sebagai tupoksi masing-masing sektor/lembaga” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Diana (Islam Relief), mengemukakan bahwa dengan mengusung isu besar perlindungan anak, maka MoU ini berfungsi secara integral dengan isu-isu hak anak yang lain. Karena persoalan perkawinan anak tidak tunggal, ada banyak faktor penyebab lainnya yang menyertai.
Sukran Ucok (LPA NTB), mengingatkan kembali bahwa tindak lanjut dari penandatanganan MoU tersebut adalah pembentukaan Satgas PPA sebagai amanat Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Satgas PPA sekaligus menjadi tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi tentang implementasi Program Pencegahan Perkawinan Anak di NTB.
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruangan Kepala DP3AP2KB menghadirkan masing-masing perwakilan LPA NTB (Program BERANI II), Islam Relief (Program EMPOWER), TP-PKK NTB (Pokja 1), dan perwakilan SOBAT NTB.
