Komnas Perempuan RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.Kebijakan-kebijakan ini
Rapat Koordinasi Nasional Bidang PPPA Tahun 2023
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Oleh : Hj. Rohatul Aini, SH (Fungsional PKKB Ahli Muda DP3AP2KB NTB) Perlindungan Khusus Anak adalah Suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak
“Pengelolaan Kearsipan Inaktif”
Oleh: Jayadi Zainal, SE (Fungsional Kearsipan DP3AP2KB Provinsi NTB) Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 arsip inaktif adalah “Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun
Proses Perencanaan
Oleh : Baiq Rini Indriyati SE.,M.Ak (Perencana Ahli Muda) Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Oleh : Nila Aulia, ST, M.AK (Analis Kebijakan DP3AP2KB Provinsi NTB)
Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Mengatasi Stunting di NTB
Oleh : Siti Muzakarah, SKM (Fungsional Administrator Kesehatan DP3AP2KB Provinsi NTB)
Wakil Gubernur Lantik Komisi Disabilitas Provinsi NTB
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB sekaligus membuka Sarasehan dengan tema “Menuju NTB Gemilang Ramah Disabilitas
Talk Show Speak Up dengan Tema ” LETS TALK ABOUT SEX IN NON SEXUAL WAYS “
DP3AP2KB Provinsi NTB bersama Child Community House serta BEM FMIPA Unram menggelar acara Talk Show Speak Up “lets talk about sex in non sexual
Audiensi UN WOMEN Terkait Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Pekerja Migran
Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, H Hamzan Wadi, menerima audiensi dan diskusi dengan UN Women terkait Pemberdayaan Ekonomi