Mataram – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Sesuai Tumbuh Kembangnya Bagi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kota Se-NTB di Aula Kantor DWP Provinsi NTB, selasa (7/5/2024).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh DWP Provinsi NTB dan diikuti oleh DWP Kabupaten Kota serta perwakilan sekolah-sekolah Kabupaten Kota se-NTB.
Pada kesempatan ini, Kepala DP3AP2KB menyampaikan beberapa hak anak yang wajib diberikan oleh orang tua maupun pemerintah, yang telah disepakati oleh dunia internasional.
“Konvensi PBB menetapkan hak-hak dasar anak yang wajib diberikan yakni Hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak Berpartisipasi,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi dalam hal ini telah melakukan banyak hal untuk memberikan layanan kepada anak, baik dalam pmenuhan hak-hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, hinggal berbagai upaya advokasi terhadap anak yang menjadi korban baik dalam hal kekerasan maupun permasalahan lainnya.
“Dalam upaya pemenuhan hak anak, pemerintah telah melaksanakan program-program yakni peningkatan koordinasi dan sinergisitas dengan OPD terkait, jejaring dan mitra , peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi , serta penerapan KLA, DRPPA/KRPPA dan meningkatkan peran Forum Anak,” bebernya.
Pada akhir penyampaiannya, Ibu Nunung meminta para peserta sosialisasi untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan memberikan informasi kepada pemerintah jika ada permasalahan yang berkaitan dengan anak.
“Kami meminta ibu-ibu untuk ikut aktif melapor jika ada permasalahan anak baik itu kekerasan ataupun lainnya dengan menghubungi SAPA 129, dan WA pada nomor 08111129129,” pungkasnya.
Selain Kepala DP3AP2KB, hadir juga sebagai pemateri, Pj. Ketua TP PKK Provinsi NTB yang juga Penasehat DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi dan perwakilan LPA Provinsi NTB Mahsan SH.
